Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan peninjauan di area dalam gedung Nusantara I dan Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta. Hal itu ia lakukan untuk melihat kesiapan parlemen menyusul adanya usulan gedung dan halaman DPR dijadikan rumah sakit darurat Covid-19.
Dalam meninjau secara teknis itu, Dasco mengajak awak media melihat ruang rapat paripurna di Nusantara II DPR. Dasco sekaligus memperlihatkan kesiapan lift yang hanya tersedia satu menuju ruang rapat paripurna, hinnga menjelaskan terkait kontur ruang rapat paripurna yang menurun. Sehingg dinilai tidak memungkinkan untuk menaruh bed atau tempat tidur untuk pasien. Sejatinya, kata Dasco ruang rapat paripurna menjadi salah satu ruangan yang diusulkan menjadi bangsal jika DPR dijadikan RS darurat.
"Itu kan diusulkan untuk bangsal tadinya. Kondisinya menurun, kontruksinya sudah demikian. Sehingga agak kesulitan kita naruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata. Itu yang ruang paripurna yang untuk bangsal," kata Dasco, Senin (12/7/2021).
Dasco turut memperlihatkan di mana lift di Kompleks Parlemen DPR tidak memungkinkan untuk mengangkut bed atau tempat tidur.
Tempat tidur khas untuk pasien rumah sakit itu sendiri dibawa oleh beberapa anggota Pamdal untuk kemudian diuji coba dimasukan ke lift. Hasilnya, bed hanya masuk setengah lantaran kondisi lift yang kurang panjang sehingga pintu lift tidak bisa menutup.
"Kan kita lihat sama-sama tadi bahwa ke ruang paripurna lift itu kan hanya satu, nah sementara memasukan tempat tidurnya saja kan tidak cukup," ujar Dasco.
Untuk di Nusantara I sebgai ruangan anggota yang memiliki 23 lantai, diakui Dasco bahwa setiap lantainya yang berisi 30 ruangan itu memungkinkan disi 60 sampai 90 bed. Namun kembali lift yang tidak memadai menjadi persoalan.
Dasco sendiri enggan menyimpulkan apakah kemudian DPR bisa digunakan sebagai RS darurat atau tidak, mengingat kondisi di area dalam gedung yang demikian.
Tetapi di sisi lai, Dasco menegaskan DPR pada prinsipnya bersedia atas usulan parlemen dijadikan rumah sakit darurat. Hanya saja persoalan-persoalan lain menyangkut fasilitas pelayanan kesehatan memang harus dipertimbangkan.
Baca Juga: Digelar Tertutup Selama 3 Hari, DPR Mulai Fit and Proper Test 33 Calon Dubes
"Kami menyambut baik usulan tersebut, dan kami tidak keberatan. Pada prinsipnya tidak berkeberatan. Tapi tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung, dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," ujar Dasco
Dasco kemudian beralih menuju lapangan dengan luas 80 m x 90 m yang berada di area gedung.
Ia berpendapat mungkin area tersebut yang paling memungkinkan dijadikan area untuk rumah sakit darurat. Tetapi ia kembali menegaskan bahwa persoalan lain menyangkut fayankes memang perlu diperhatikan. Terlebih menyangkut sampah atau limbah infeksius, di mana DPR belum memiliki tempat pengelolaannya.
"Ini kan bukan cuma perawatannya saja, tempat dokternya, listrik, air dan lain-lain. Nah ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak cuma memakai yang (lapangan) 80 m x 90 m. Nah sementara disekitar area DPR ini masih banyak tempat yang bisa dipakai sebenarnya untuk rumah sakit darurat misalnya ada Istora, ada beberapa gedung lah yang bisa dipergunakan," kata Dasco.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Yaqut Cholil Qoumas Lawan KPK, Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji Digelar 24 Februari
-
Jeritan Hati Guru Madrasah di DPR: Gaji Rp300 Ribu, Jual Ayam Demi ke Jakarta hingga Sulit Akses P3K
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran