Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai, bahwa kekinian memang masih ada pola pikir yang salah dari pemerintah yang menganggap ASN yang ditugaskan ke wilayah timur termasuk Papua merupakan buangan.
"Saya tidak ingin menyalahkan bu Risma, tetapi ingin mengingatkan masih adanya mindset yang salah di kalangan Pemerintahan kita bahwa ASN ditugaskan atau dipindahtugaskan ke Papua atau beberapa Provinsi lain seperti NTT atau Maluku Utara itu seperti pembuangan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Menurut Arsul, pola pikir tersebut harus segera dihilangkan agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Pasalnya, jika terus menerus pernyataan semacam itu keluar maka akan merusak etos kerja ASN.
"Seolah-olah bertugas di Papua atau provinsi tertentu lainnya itu buangan, bukan pengabdian. Padahal sudah puluhan tahun kita melihat begitu banyak dokter, hakim, jaksa, polisi, TNI yang rela dan ikhlas bertugas di sana dan ikut membangun daerah setempat. Mereka bukan orang-orang buangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini meminta semua pejabat di pemerintahan menjadikan pernyataan Risma sebagai pelajaran. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus segera dihilangkan.
"Bahkan kita juga menyaksikan bahwa puluhan ribu orang juga berpindah hidup di Papua dan sukses membangun kehidupan di sana tanpa merasa menjadi orang buangan. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa bertugas di Papua itu adalah sebuah kehormatan bukan pindahan apalagi buangan," tandasnya.
Pernyataan Risma
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berstatus aparat sipil negara (ASN). Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Sambangi Pelajar Papua di Semarang yang Tak Pulang saat PPKM Darurat
Persoalan tersebut bermula saat sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya, saat berkunjung ke Balai Wyataguna Bandung pada Selasa (13/7/2021).
Bahkan, dia mendapati dapur umum yang didirikan Kemensos itu hanya dikerjakan petugas dari Tagana dan petugas lainnya.
Sementara dia menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.
"Jadi jangan pisah-pisahkan, kalau aku bikin (dapur umum) di sini berarti itu Kementerian Sosial, bukan Ditjen Rehabilitasi Sosial, sehingga tidak ada yang nongol, ini Kementerian Sosial, kok masih dikotak-kotakan kaya gitu," kata Mensos Risma di lokasi.
Saking kesalnya, Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mengancam akan memutasikan para ASN di Wyataguna itu untuk bekerja di daerah Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut.
"Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting