Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai, bahwa kekinian memang masih ada pola pikir yang salah dari pemerintah yang menganggap ASN yang ditugaskan ke wilayah timur termasuk Papua merupakan buangan.
"Saya tidak ingin menyalahkan bu Risma, tetapi ingin mengingatkan masih adanya mindset yang salah di kalangan Pemerintahan kita bahwa ASN ditugaskan atau dipindahtugaskan ke Papua atau beberapa Provinsi lain seperti NTT atau Maluku Utara itu seperti pembuangan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Menurut Arsul, pola pikir tersebut harus segera dihilangkan agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Pasalnya, jika terus menerus pernyataan semacam itu keluar maka akan merusak etos kerja ASN.
"Seolah-olah bertugas di Papua atau provinsi tertentu lainnya itu buangan, bukan pengabdian. Padahal sudah puluhan tahun kita melihat begitu banyak dokter, hakim, jaksa, polisi, TNI yang rela dan ikhlas bertugas di sana dan ikut membangun daerah setempat. Mereka bukan orang-orang buangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini meminta semua pejabat di pemerintahan menjadikan pernyataan Risma sebagai pelajaran. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus segera dihilangkan.
"Bahkan kita juga menyaksikan bahwa puluhan ribu orang juga berpindah hidup di Papua dan sukses membangun kehidupan di sana tanpa merasa menjadi orang buangan. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa bertugas di Papua itu adalah sebuah kehormatan bukan pindahan apalagi buangan," tandasnya.
Pernyataan Risma
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berstatus aparat sipil negara (ASN). Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Sambangi Pelajar Papua di Semarang yang Tak Pulang saat PPKM Darurat
Persoalan tersebut bermula saat sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya, saat berkunjung ke Balai Wyataguna Bandung pada Selasa (13/7/2021).
Bahkan, dia mendapati dapur umum yang didirikan Kemensos itu hanya dikerjakan petugas dari Tagana dan petugas lainnya.
Sementara dia menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.
"Jadi jangan pisah-pisahkan, kalau aku bikin (dapur umum) di sini berarti itu Kementerian Sosial, bukan Ditjen Rehabilitasi Sosial, sehingga tidak ada yang nongol, ini Kementerian Sosial, kok masih dikotak-kotakan kaya gitu," kata Mensos Risma di lokasi.
Saking kesalnya, Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mengancam akan memutasikan para ASN di Wyataguna itu untuk bekerja di daerah Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut.
"Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
Israel Jadi Negara Paling Tidak Disukai di Dunia Menurut Survei Global 2026
-
Sadis! Hanya Demi Motor, Pemuda di Karawang Nekat Habisi Nyawa Adik Kelas di Bantaran Citarum
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Siswa SMK Karawang Terancam Hukuman Mati Usai Rencanakan Pembunuhan Adik Kelas
-
Polda Metro Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang 3, Asep Edi Suheri Naik Pangkat Jadi Komjen
-
Bos PT Cordelia Bara Utama Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal Samin Tan!
-
Brimob dan Tim Perintis Gerebek Balap Liar di Taman Mini, Remaja dan Motor Bodong Diamankan
-
Meski Hirup Udara Bebas, 3 Legislator NTB Tetap Dihantui Status Terdakwa Gratifikasi
-
Iran Blokir Kiriman Senjata AS di Selat Hormuz, Pendapatan Negara Diprediksi Meroket