Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mencermati kasus Covid-19 di Provinsi Banten yang jumlahnya tertinggi keempat secara nasional. Menurutnya, Banten mesti melakukan penanganan yang intensif.
Data Kementerian Kesehatan pada Selasa (13/7) kemarin, terdapat 4.016 kasus Covid-19 terkonfirmasi di Provinsi Banten. Karena itu Maruf menilai harus ada tindakan guna menekan laju penyebaran virus.
Itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur Banten dan seluruh Satuan Tugas Covid-19 Banten Terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video, Rabu (14/7/2021).
"Saya kira di Banten juga masih cukup tinggi hingga mungkin memerlukan suatu penanganan yang lebih (intensif)," kata Maruf, Rabu (14/7/2021).
Kalau berdasarkan laporan yang diterima, Maruf menilai tingginya laju penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten itu dikarenakan masih rendahnya kepatuhan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Kemudian pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang masih rendah juga menjadi faktor pendorong tingginya laju penyebaran Covid-19.
“Testing ini kalau testingnya itu sedikit, itu berarti yang bisa diketahui juga sedikit, ya. Ini karena itu juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan saya melihat bahwa di Banten juga masih agak rendah,” ucapnya.
Karena itu, Maruf menekankan tentang pentingnya pemberian vaksinasi Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Sebab, menurutnya cakupan vaksinasi di Banten khususnya bagi tenaga kesehatan dan lansia masih rendah dan perlu mendapat perhatian.
Apabila melihat laporan, vaksinasi yang dilakukan Provinsi Banten itu harusnya mencapai 8 juta orang dengan target 50 ribu orang per hari. Dalam praktiknya, per 12 Juli 2021 dari 1,63 juta target tahap 1 dan tahap 2, untuk sasaran tenaga kesehatan baru terdapat 1,15 juta termasuk lansia.
"Dengan mempertimbangkan masih rendahnya cakupan vaksinasi lansia juga masih jauh dari target sasaran. Ini juga perlu mendapat perhatian."
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Serukan Ulama Jaga Umat dari Hoaks Terkait Covid
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri