Suara.com - Pengadilan tinggi Uni Eropa mendapat kecaman setelah memutuskan seseorang atau perusahaan dapat melarang karyawannya mengenakan jilbab dalam kondisi tertentu.
Putusan tersebut dikeluarkan pada Kamis (15/7), setelah membahas adanya dua laporan kasus dari Jerman tentang pemakaian jilbab saat bekerja.
Larangan tersebut dapat diberlakukan jika pihak perusahaan menganggap perlu menampilkan citra netral terhadap pelanggan atau untuk mencegah perselisihan sosial, jelas ECJ, disadur dari menyadur Russian Today Jumat (16/7/2021).
Putusan ECJ tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menganggapnya sebagai serangan terhadap Islam dan mengurangi hak Muslim di Eropa.
Mehreen Khan, koresponden UE Financial Times, mengatakan keputusan itu secara terbuka dirayakan oleh sayap kanan. Dia menyoroti tweet dari anggota parlemen Belgia, Theo Francken, yang mengungkapkan jika parlemen mendukung putusan pengadilan tersebut.
Dalam cuitan lainnya, Francken mengungkapkan jika putusan tersebut dapat menegakkan hak perusahaan untuk tidak mempekerjakan wanita Muslim jika mereka pikir itu buruk untuk bisnis mereka.
Sementara itu, sejumlah warganet mengklaim UE munafik karena mendiskriminasi umat Muslim dengan melarang jilbab di tempat kerja dan membawa Hungaria ke pengadilan karena mendiskriminasi komunitas LGBTQ+.
"Uni Eropa pergi ke Afghanistan untuk membebaskan perempuan tetapi ingin menindas sebagian perempuan di rumahnya sendiri," tulis seorang warganet.
Putusan tentang pemakaian jilbab tersebut dikeluarkan setelah ECJ mendapatkan laporan dua kasus terkait pemakaian hijab. Kedua kasus tersebut berasal dari Jerman.
Baca Juga: Tunjukkan Bawang Merah di Jerman, Warganet Heran dengan Bentuknya yang Unik
Kasus tersebut menimpa dua wanita yang keduanya Muslim, satu bekerja sebagai pengasuh kebutuhan khusus dan yang lain sebagai kasir di rantai toko obat Mueller.
Kedua wanita tersebut dilaporkan awalnya bekerja tidak mengenakan hijab, namun setelah kembali dari libur cutinya, mereka berdua memutuskan untuk memakai jilbab.
Dalam kedua kasus tersebut, para wanita itu diberitahu oleh majikan mereka bahwa mereka tidak boleh mengenakan hijab demi menjaga netralitas.
Pada kasus yang menimpa pengasuh, ECJ memutuskan bahwa tidak ada diskriminasi, sebab sang majikan juga meminta seorang karyawan Kristen untuk melepaskan liontin salib yang ia kenakan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Mengenal Istilah 'Bangsa Kepiting', Analogi yang Dipakai Prabowo untuk Sifat Saling Menjatuhkan
-
Bukan Teror Tembakan! BGN Pastikan Kaca Kantor Pecah Akibat Cuaca Panas Ekstrem
-
KPK Ungkap Modus Eks Bupati Kuansing Sunat SHU Petani KUD untuk Suap Menteri Kehutanan
-
Anggaran Seret, Pemerintah Larang Pemda Rumahkan PPPK
-
Tarik-tarikan HP dengan Tentara di Kejagung, Wartawan Tempo Alami Intimidasi dan Trauma
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Integrasikan Data Kemendagri ke Satu Data Indonesia
-
Sempat Dijaga Ketat Brimob, Situasi Mabes Polri Kamis Malam Kini Terpantau Normal
-
Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Tiga Polisi di Katingan
-
Prabowo Ungkap Temuan Harta Karun Baru dari BRIN dan TNI: Cadangan Emas Raksasa di Papua
-
Percepatan Program Sekolah Rakyat, Wamensos: Tahapan Tetap Sesuai Aturan