Suara.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan masa berlaku kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu diperpanjang.
Dicky menjelaskan kondisi fasilitas kesehatan saat ini sedang kolaps, angka penularan dan kematian juga masih tinggi, sehingga pembatasan mobilitas adalah kunci utama mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.
"PPKM Darurat ini mau tidak mau harus diperpanjang karena beban faskes masih tinggi, angka kematian masih tinggi, jadi kalau tidak diperpanjang ini akan berkontribusi pada perburukan situasi, tapi tentu tidak bisa lama-lama saya setuju, setidaknya dua minggu lagi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/7/2021).
Dicky menyebut pembatasan harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah melakukan 3T testing, tracing dan treatment yang masif agar penularan bisa terpetakan dengan baik, serta vaksinasi yang harus dipercepat.
"Testingnya setidaknya 500 ribu atau setidaknya dalam satu minggu atau dua minggu lakukan testing satu juta sehari itu akan sangat berdampak," tegasnya.
Dia mengatakan, PPKM yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin sudah mulai berdampak baik, meski tidak terlalu signifikan, sehingga perlu diperpanjang hingga penularan terkendali.
"Adalah perannya walaupun belum siginifikan, ini kan dua minggu ya dampaknya dua minggu lagi lah, jadi tidak bisa instan, sayang kalau kita sudah berupaya dua minggu, lalu dilonggarkan, nanti bisa kolaps lagi," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan kalau PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti.
Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan kalau pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Darurat. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan.
Baca Juga: Menko Luhut Klaim Kebijakan Penanganan Covid-19 Libatkan Berbagai Pihak
Pembahasan perpanjangan PPKM Darurat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, kabar terakhir para menteri sudah mengikuti Sidang Kabinet pada Senin (19/7/2021) kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas
-
Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi