Suara.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan masa berlaku kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu diperpanjang.
Dicky menjelaskan kondisi fasilitas kesehatan saat ini sedang kolaps, angka penularan dan kematian juga masih tinggi, sehingga pembatasan mobilitas adalah kunci utama mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.
"PPKM Darurat ini mau tidak mau harus diperpanjang karena beban faskes masih tinggi, angka kematian masih tinggi, jadi kalau tidak diperpanjang ini akan berkontribusi pada perburukan situasi, tapi tentu tidak bisa lama-lama saya setuju, setidaknya dua minggu lagi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/7/2021).
Dicky menyebut pembatasan harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah melakukan 3T testing, tracing dan treatment yang masif agar penularan bisa terpetakan dengan baik, serta vaksinasi yang harus dipercepat.
"Testingnya setidaknya 500 ribu atau setidaknya dalam satu minggu atau dua minggu lakukan testing satu juta sehari itu akan sangat berdampak," tegasnya.
Dia mengatakan, PPKM yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin sudah mulai berdampak baik, meski tidak terlalu signifikan, sehingga perlu diperpanjang hingga penularan terkendali.
"Adalah perannya walaupun belum siginifikan, ini kan dua minggu ya dampaknya dua minggu lagi lah, jadi tidak bisa instan, sayang kalau kita sudah berupaya dua minggu, lalu dilonggarkan, nanti bisa kolaps lagi," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan kalau PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti.
Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan kalau pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Darurat. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan.
Baca Juga: Menko Luhut Klaim Kebijakan Penanganan Covid-19 Libatkan Berbagai Pihak
Pembahasan perpanjangan PPKM Darurat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, kabar terakhir para menteri sudah mengikuti Sidang Kabinet pada Senin (19/7/2021) kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029