Suara.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan masa berlaku kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu diperpanjang.
Dicky menjelaskan kondisi fasilitas kesehatan saat ini sedang kolaps, angka penularan dan kematian juga masih tinggi, sehingga pembatasan mobilitas adalah kunci utama mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.
"PPKM Darurat ini mau tidak mau harus diperpanjang karena beban faskes masih tinggi, angka kematian masih tinggi, jadi kalau tidak diperpanjang ini akan berkontribusi pada perburukan situasi, tapi tentu tidak bisa lama-lama saya setuju, setidaknya dua minggu lagi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/7/2021).
Dicky menyebut pembatasan harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah melakukan 3T testing, tracing dan treatment yang masif agar penularan bisa terpetakan dengan baik, serta vaksinasi yang harus dipercepat.
"Testingnya setidaknya 500 ribu atau setidaknya dalam satu minggu atau dua minggu lakukan testing satu juta sehari itu akan sangat berdampak," tegasnya.
Dia mengatakan, PPKM yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin sudah mulai berdampak baik, meski tidak terlalu signifikan, sehingga perlu diperpanjang hingga penularan terkendali.
"Adalah perannya walaupun belum siginifikan, ini kan dua minggu ya dampaknya dua minggu lagi lah, jadi tidak bisa instan, sayang kalau kita sudah berupaya dua minggu, lalu dilonggarkan, nanti bisa kolaps lagi," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan kalau PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti.
Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan kalau pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Darurat. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan.
Baca Juga: Menko Luhut Klaim Kebijakan Penanganan Covid-19 Libatkan Berbagai Pihak
Pembahasan perpanjangan PPKM Darurat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, kabar terakhir para menteri sudah mengikuti Sidang Kabinet pada Senin (19/7/2021) kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Bukan Buang Duit, Ini Alasan Sewa Mobil Dinas Tangsel Lebih Hemat Ketimbang Beli
-
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Redam Friksi Kasus Febrie Adriansyah
-
Terungkap! Motif Siswa Padang Ledakkan Bom, Dendam Dibully Sejak SD
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Tragedi di Balik Tembok Pesantren: Mengurai Kasus Santri Dibakar di Lombok
-
Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kediri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
-
Rugikan Masyarakat, Gubsu Bobby Minta Pertamina Bereskan Persoalan Distribusi BBM Dalam Dua Hari
-
Menhut Raja Juli Soal Inpres Gajah: 9 Menteri Wajib Jaga Habitat Nona Seroja dan Bang Domang
-
Legislator PDIP Tegaskan RUU Perampasan Aset Jalan Terus: Kita Geber Sampai Sah!
-
Teror Bom di SD Srengseng, Wakil Ketua Komisi X Desak Polisi Usut Tuntas