Suara.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan masa berlaku kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu diperpanjang.
Dicky menjelaskan kondisi fasilitas kesehatan saat ini sedang kolaps, angka penularan dan kematian juga masih tinggi, sehingga pembatasan mobilitas adalah kunci utama mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.
"PPKM Darurat ini mau tidak mau harus diperpanjang karena beban faskes masih tinggi, angka kematian masih tinggi, jadi kalau tidak diperpanjang ini akan berkontribusi pada perburukan situasi, tapi tentu tidak bisa lama-lama saya setuju, setidaknya dua minggu lagi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/7/2021).
Dicky menyebut pembatasan harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah melakukan 3T testing, tracing dan treatment yang masif agar penularan bisa terpetakan dengan baik, serta vaksinasi yang harus dipercepat.
"Testingnya setidaknya 500 ribu atau setidaknya dalam satu minggu atau dua minggu lakukan testing satu juta sehari itu akan sangat berdampak," tegasnya.
Dia mengatakan, PPKM yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin sudah mulai berdampak baik, meski tidak terlalu signifikan, sehingga perlu diperpanjang hingga penularan terkendali.
"Adalah perannya walaupun belum siginifikan, ini kan dua minggu ya dampaknya dua minggu lagi lah, jadi tidak bisa instan, sayang kalau kita sudah berupaya dua minggu, lalu dilonggarkan, nanti bisa kolaps lagi," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan kalau PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti.
Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan kalau pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Darurat. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan.
Baca Juga: Menko Luhut Klaim Kebijakan Penanganan Covid-19 Libatkan Berbagai Pihak
Pembahasan perpanjangan PPKM Darurat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, kabar terakhir para menteri sudah mengikuti Sidang Kabinet pada Senin (19/7/2021) kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!