Suara.com - Ada lelucon pahit tentang istilah PPKM yang beredar di antara warga Muara Baru, kawasan padat penduduk di Jakarta Utara.
"Pelan Pelan Kita Mati," ujar Herdayati (48), warga Muara Baru, yang memiliki enam orang anak.
Ia merujuk kepada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat, yang diterapkan pemerintah sejak 3 Juli untuk mengatasi penyebaran virus corona.
Selasa (20/7), Presiden Jokowi resmi memperpanjang masa PPKM Darurat sampai akhir pekan ini, 25 Juli.
Pandemi saat ini semakin memperparah kemiskinan dan kelaparan bagi banyak warga, atau dalam lelucon Herdayati, mereka pelan-pelan menuju ke kematian.
Para ekonom menyebut lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta orang hanya mampu berbelanja di bawah $60 (sekitar Rp700 ribu) per bulan, menempatkannya di urutan kedua tertinggi kelompok yang "rentan secara ekonomi" di dunia.
Gelombang kedua COVID-19 membanjiri layanan kesehatan setempat, karena infeksi melonjak lima kali lipat dalam sebulan terakhir. Dalam seminggu ini, Indonesia mencatat rata-rata 49.435 kasus baru dan lebih dari 1.000 kematian per hari.
Tidak ada negara lain di dunia yang terkena pukulan lebih keras daripada Indonesia, padahal menurut para pakar kesehatan, tes yang dilakukan lebih rendah sehingga data resmi tak mencerminkan angka sebenarnya.
Menurut Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), rata-rata dua orang meninggal dengan gejala COVID-19 setiap hari di Muara Baru, yang berpenduduk sekitar 6.000 jiwa.
Baca Juga: Tolak PPKM Darurat, Ojol dan Pemuda Bandung Minta Koruptor Bansos Dihukum Mati
"Situasinya mengerikan," ujar Eny Rochayanti, koordinator LSM tersebut.
Pemerintah berupaya meredam dampak ekonomi dengan meluncurkan paket bantuan bagi rakyat miskin.
Tanpa bantuan ini, menurut Bank Dunia, 5 juta orang bisa jatuh di bawah garis kemiskinan USD 32,59 atau sekitar Rp 400 ribu per bulan tahun lalu.
Pemerintah juga memiliki rencana menambah 8.000 tempat tidur rumah sakit serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan pasokan oksigen.
Sabtu pekan lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui adanya dampak yang tidak proporsional pada orang miskin, dan meminta maaf "jika (kebijakan pemerintah) tidak optimal".
Ekonom Arief Anshory Yusuf menjelaskan, urbanisasi berlangsung dengan cepat selama 20 tahun terakhir, tanpa adanya pekerjaan formal yang cukup untuk menopang arus masuk penduduk ke perkotaan.
Berita Terkait
-
Tolak PPKM Darurat, Ojol dan Pemuda Bandung Minta Koruptor Bansos Dihukum Mati
-
PPKM Darurat Diperpanjang, Gibran: Mohon Maaf Warga Solo
-
Dilarang Masuk! Cerita Warga Lenteng Agung Tutup Gang Kampungnya Pakai Pot-pot Bunga
-
Viral Ribuan Ojol di Bandung Turun ke Jalan Tolak PPKM Darurat: Buka Woi Buka!
-
Aturan Terbaru PPKM Darurat, Apa Itu PPKM Level 4?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!