PM Israel Marah Besar Perkara Es Krim, Unilever Ikut Kena Getahnya

Suara.com - Perusahaan es krim Ben & Jerry's yang sudah bergabung dengan Unilever memutuskan untuk menghentikan penjualan peroduknya di Tepi Barat, Israel dan Yerusalam Timur.

Menyadur The Guardian Rabu (21/07), PM Israel Naftali Bennett marah besar atas keputusan ini. Ia menyebut akan ada konsekuensi besar bagi Ben & Jerry's dan perusahaan induknya, Unilever.

Kantor Bennett mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa mengatakan perdana menteri telah berbicara dengan kepala eksekutif Unilever, Alan Jope, "langkah yang jelas anti-Israel".

Kementerian luar negeri Israel mengutuk keputusan itu sebagai "tekanan agresif dan berkelanjutan dari kelompok-kelompok anti-Israel yang ekstrem" dan mengatakan perusahaan itu bekerja sama dengan terorisme ekonomi.

Dalam pernyataan di situs webnya, Ben & Jerry's mengatakan penjualan di wilayah Palestina yang diduduki tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan mereka.

Mereka memberi tahu pemegang lisensi lama bahwa perjanjian tidak diperpanjangpada akhir tahun depan. Perusahaan berencana untuk tetap menjual produknya di Israel, tetapi melalui pengaturan yang berbeda.

Unilever mengakuisisi Ben & Jerry's tahun 2000 dengan syarat memberi pembuat es krim yang berbasis di Vermont lebih banyak otonomi daripada anak perusahaan lainnya untuk melestarikan misi budaya dan sosial perusahaan.

Sumber politik mengatakan ada kekhawatiran perusahaan internasional lainnya akan mengikuti jejak Ben & Jerry's di bawah tekanan dari gerakan BDS.

BDS adalah sebuah inisiatif yang dipimpin Palestina yang menganjurkan boikot, divestasi dan sanksi terhadap institusi dan bisnis Israel, yang dikecam banyak orang Israel sebagai antisemit.

Baca Juga: Mengenal Pegasus, Spyware Buatan Israel Ini Intai Aktivis dan Jurnalis

BDS memuji keputusan Ben & Jerry's sebagai langka untuk mengakhiri keterlibatan perusahaan dalam pendudukan Israel dan pelanggaran hak-hak Palestina.

"Kami berharap Ben & Jerry's memahami bahwa, selaras dengan komitmen keadilan sosialnya, tidak akan ada bisnis seperti biasa dengan apartheid Israel."