Suara.com - Pemerintah melihat belanja produk dalam negeri (PDN) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri khususnya pada bidang pendidikan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (MenkoMarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah menargetkan penggunaan produk TIK sebesar Rp17 triliun pada 2024.
Kata Luhut, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program diantaranya ialah penyediaan akses pasar, akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, bekerja sama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi, serta penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Kita semua harus bangga atas peralatan TIK yang diproduksi oleh anak bangsa. Kita harus menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) gratis menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 112 miliar bagi produk dengan proyeksi nilai TKDN di atas 25 persen dengan maksimal 8 jenis produk per industri.
Luhut menerangkan bahwa saat ini ada enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDNnya lebih dari 25 persen. Itu dianggap sudah memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud Ristek dan Pemda pada 2021.
Sementara itu, Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan pihaknya melakukan upaya penggunaan produk dalam negeri khususnya bidang teknologi pada sektor pendidikan melalui Merdeka Belajar.
Ia mengatakan bahwa pembelanjaan TIK PDN yang dilakukan Kemendikbudristek. Setidaknya pada 2021, pihaknya mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Kemudian sebanyak 100 persen dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop PDN dengan sertifikat TKDN. Nadiem juga menekankan kalau Kemendikbudristek akan terus melakukan pembelanjaan PDN di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Janji Segera Lunaskan Pembayaran Insentif Nakes Bulan Ini
“Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk Dana Alokasi Khusus Pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembelian 240.000 laptop. Sehingga kami mendorong komitmen pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk meningkatkan pembelanjaan PDN di bidang pendidikan,” jelasnya.
Berita Terkait
-
4 Bansos Selama PPKM Lengkap Cara Cek, Ada Rp 600 Ribu per KK dan Rp 1,2 Juta untuk UMKM
-
Puan Maharani Ultimatum Pemerintah: Jangan Buka Data Palsu Penanganan Covid-19 ke Publik!
-
Asyik, Warteg Dapat Insentif dari Pemerintah Sebesar Rp1,2 juta
-
Pemprov Jabar Janji Segera Lunaskan Pembayaran Insentif Nakes Bulan Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini