Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai munculnya poster seruan Aksi Nasional tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game' merupakan kepentingan politik belaka.
Dia meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi.
"Saya menilai ada pihak-pihak yang mencoba mengambil kesempatan di tengah kesulitan yang ada. Tidak jelas apa target yang ingin dicapai. Yang jelas, secara politis itu pasti tidak menguntungkan pemerintah," kata Saleh kepada Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Saleh menilai seruan aksi nasional tersebut tidak jelas, lantaran tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau pun elemen perwakilan yang mengajak.
"Kalau pun ada yang menganggap serius, pihak yang mengajak belum tentu serius. Bisa jadi, mereka pun tidak ada rencana turun. Poster dibuat mungkin hanya untuk membuka wacana dan diskursus di medsos," tuturnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi atas adanya seruan aksi nasional tersebut. Ia meminta masyarakat selektif terima informasi.
"Informasi seperti itu harus disaring. Jangan di-sharing sembarang. Belum tentu kondusif di tengah suasana pandemi seperti ini," katanya.
Lebih lanjut, Saleh menyarankan kepada aparat kepolisian untuk mengusut dalang dibalik adanya seruan Aksi Nasional tolak PPKM tersebut.
"Kepolisian perlu mengungkap motif dibalik pembuatan poster tersebut. Jika ada yang dinilai tidak sesuai dengan aturan, kepolisian boleh saja memprosesnya sesuai ketentuan," ujarnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Ini Sedih Muncul Seruan Demo Tolak PPKM: Agenda Mengorbankan Rakyat!
"Kita kan lagi berjuang melawan covid. Sudah semestinya semua orang berpartisipasi. Kalaupun tidak berpartisipasi secara langsung, minimal tidak membuat gaduh," sambungnya.
Seruan Aksi
Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (25/7/2021) besok. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.
Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.
Imbauan Polisi
Polda Metro Jaya mengimbau komunitas ojek online alias ojol, pedagang kaki lima, mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya tidak melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan situasi pendemi Covid-19 di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit hingga kuburan kekinian hampir penuh.
"Lihat rumah sakit kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini. Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Berkenaan dengan itu, Yusri meminta para perwakilan peserta aksi dalam menyampaikan pendapatnya secara bijaksana. Mereka diminta untuk hadir ke Polda Metro Jaya.
"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak