- Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.
- Kunjungan ini merupakan langkah diversifikasi mitra strategis untuk menjaga kebijakan luar negeri bebas-aktif tanpa condong ke arah Barat.
- Pemerintah perlu menerapkan strategi keseimbangan terukur agar kerja sama energi berjalan substantif tanpa memicu konflik diplomatik dengan negara Barat.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah diplomasi strategis dengan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Kunjungan kenegaraan ini dinilai sebagai upaya nyata Indonesia untuk menjaga stabilitas energi nasional yang sedang terancam akibat gejolak global.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Nur Rachmat Yuliantoro, menilai langkah yang dilakukan Presiden Prabowo ini sangat krusial.
"Kunjungan Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Vladimir Putin memiliki nilai signifikan yang strategis di tengah ketidakpastian geopolitik dan gonjang-ganjing ketersediaan energi global," kata Rachmat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/4/2026).
Menurut Rachmat, manuver ini merupakan respons atas kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan kerja sama Indonesia di kancah internasional.
"Terlepas dari kritik bahwa Prabowo sering sekali bepergian ke luar negeri di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ia canangkan, Indonesia perlu melakukan diversifikasi mitra untuk menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan kebijakan luar negeri bebas-aktif," tegasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti adanya persepsi internasional yang melihat posisi Indonesia mulai cenderung ke satu arah. Hal ini sempat kemudian menimbulkan keraguan pada Rusia mengenai integritas prinsip diplomasi Indonesia.
"Tapi, belakangan ini banyak pihak menilai bahwa Indonesia semakin condong ke Barat, membuat Rusia tidak yakin akan konsistensi bebas-aktif sebagai sebuah prinsip dan praktik," tuturnya.
Menghadapi situasi tersebut, Rachmat menyarankan agar Indonesia mengedepankan pendekatan yang lebih cair dalam diplomasinya.
"Dengan aktor mana pun, Indonesia mungkin lebih baik berinteraksi atas dasar pragmatisme berbasis isu, bukan keberpihakan struktural," ucapnya.
Baca Juga: Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
Ditekankan Rachmat bahwa kunjungan ke Moskow tidak serta-merta mengubah arah kompas politik luar negeri Indonesia. Melainkan hubungan ini harus dipandang sebagai penambah kekuatan dalam portofolio energi nasional, bukan sebagai poros baru.
"Kunjungan Prabowo tidak otomatis menandakan pergeseran kebijakan luar negeri ke Rusia. Sekali lagi, kunjungan ini lebih tepat dibaca sebagai upaya diversifikasi mitra, di mana Rusia dapat dilihat sebagai opsi tambahan, bukan pengganti utama," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya strategi keseimbangan yang terukur atau calibrated balancing.
Hal ini dilakukan agar kepentingan ekonomi tetap berjalan tanpa memicu konflik diplomatik dengan negara-negara Barat yang menjadi mitra lama Indonesia.
"Yang jelas, dalam hubungan dengan Rusia, Indonesia perlu memastikan 'calibrated balancing', menjaga kerja sama ekonomi-pragmatis dengan Rusia, tanpa melanggar batas isu yang sensitif bagi Barat," tandasnya.
Apalagi transaksi minyak Rusia, kata Rachmat, ibarat berjalan di atas tali tipis yang mengharuskan Indonesia patuh pada aturan main global.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Berapa Biaya Bulanan Motor Listrik Indomobil eMotor Tyranno?
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- Fajar Sadboy Kecelakaan, Keluarga Pingsan Dengar Kabar
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
-
Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar
-
11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos
-
Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa
-
Donald Trump: Saya Tidak Mau Paus Mengkritik Presiden Amerika Serikat
-
Aksi Foto Arteria Dahlan di Tikungan Sintinjau Lauik Disorot, Polda Sumbar: Antrean Hanya 1 Menit
-
Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz
-
Panas Sengketa Lahan di Menteng, Temasra Jaya Somasi Mabes TNI, Ancam Lapor ke Puspom