Suara.com - Anggota DPR RI Mufti Anam menyebut harga obat untuk pemulihan Covid-19 susah ditemui masyarakat di apotek atau toko-obat. Apabila ada harganya disebut lebih mahal.
Mufti mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak cepat dan tegas memberantas permainan harga di tengah pandemi Covid-19, termasuk dugaan aksi mafia obat di balik kelangkaan dan melonjaknya berbagai jenis obat.
"Ini memang sudah gila-gilaan. Di semua daerah obat langka, nyarinya susah. Jangan ada lagi pihak yang leluasa memainkan obat. Harus ditertibkan,” ujar Mufti Anam dalam keterangannya Senin (26/7/2021).
Ia menyebut, juga ada obat yang harga tertingginya Rp5 juta, dan bisa melonjak hingga Rp65 juta, bahkan ratusan juta seperti Actemra.
"Kasihan masyarakat. Perintah Presiden Jokowi jelas, tertibkan soal obat ini, indikator keberhasilannya ada dua, ketersediaan dan harganya,” kata Mufti.
Mufti mengaku telah banyak bukti harga obat melambung tinggi dan stoknya pun tak ada. Bahkan, Presiden Jokowi membuktikan sendiri tentang hal tersebut.
”Kejadiannya nyata. Di hampir semua daerah. Bahwa obat itu langka dan mahal. Ini fakta di lapangan. Menkes harus melakukan langkah taktis dan strategis, termasuk dari sisi penegakan hukum bila ada pelanggaran,” ujarnya.
Pada sisi lain, terkait stok langka, karena menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin ada ”orang-orang menengah-atas” yang sehat telah membeli obat untuk stok di rumah sebagai antisipasi lantaran takut kehabisan stok, Mufti menyatakan itu adalah indikasi ada dugaan permainan penjualan obat.
Padahal, untuk bisa mendapatkan obat yang tergolong obat keras tersebut, tentu saja harus disertai resep dokter.
Baca Juga: Paling Sedikit dalam Sebulan, Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 2.662 Hari Ini
”Nah, bagaimana orang sehat yang kelompok menengah atas itu bisa mendapatkan obat-obat tersebut. Padahal mereka sehat. Kan kalau beli, harus ada resep dokter. Ada apa ini. Harus diusut tuntas,” ujar Mufti.
Dia mengatakan, kelangkaan obat tidak selalu soal pasokan, namun juga ada permainan mafia obat.
Menurutnya, saat ini Pemerintah mendapat dukungan publik yang luar biasa, karena menunjukkan iktikat untuk membereskan pihak-pihak yang diduga memainkan obat.
"Dukungan publik ini penting untuk menyukseskan penanganan pandemi. Manajemen soal obat menjadi salah satu penentu kepercayaan publik ke Pemerintah,” ujarnya.
Mufti juga mendukung dalam jangka pendek Pemerintah segera mengimpor obat-obatan yang dinilai masih langka. Tapi, dia mengingatkan agar distribusinya berkeadilan dan bebas dari praktik memburu rente sesaat.
"Jangan ada pihak yang bisa dapat akses, lalu memborong dan menjualnya kembali dengan harga gila-gilaan," kata Mufti menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
Geger Penyidik Geledah Kementerian Kehutanan, Kejagung Membantah: Cuma Pencocokan Data
-
Belum Juga Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Apa Alasan KPK?
-
Adhi Karya Klaim Masih Dibahas, Pemprov DKI Tetap Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Pekan Depan
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP 2026 Kapan? Prediksi Jadwal dan Persyaratan
-
Rem Blong di Tanjakan Flyover Ciputat, Truk Tronton Tabrak Truk hingga Melintang
-
BGN Optimistis Target 82,9 Juta Penerima MBG Tercapai 2026, Guru dan Santri Masuk Tambahan
-
Bukan Digeledah! Kejagung Ungkap Alasan Sebenarnya Sambangi Kantor Kemenhut