Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay berharap modus calo dan penipuan terkait donor plasma konvalesen segera ditangkap. Pelakunya juga harus diungkap ke publik.
Penangkapan dan pengungkapkan penting segera dilakukan guna mencegah banyaknya keluarga pasien Covid-19 yang menjadi korban.
"Kalau menurut saya sebetulnya ya karena ini adalah modus yang sudah kelihatan jelas dan tentu aparat keamanan dalam hal ini kepolisisian diharapkan bisa mengungkap dan menangkap pelakunya. Ini penting supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).
Saleh mengatakan kemunculan praktik calo dan modus penipuan tersebut tentu sangat mengecewakan. Mengingat situasi pandemi yang dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keuntungan pribadi dengan perbuatan tercela.
Karena itu ia meminta kepada masyarakat yang memang membutuhkan pedonor plasma konvalesen untuk lebih waspada dan berhati-hati.
Ia menyarankan masyarakat untuk mencari donor plasma di tempat resmi, semisal Palang Merah Indonesia (PMI).
"Kita meminta masyarakat untuk mencari donor konvalesen yang resmi, dalam hal ini bisa melalui PMI. Jadi PMI nanti kan bisa diperoleh informasi yang baik terkait calon-calon donor yang akan menyumbangkan darahnya itu. Kalau di PMI saya yakin itu akan tertib, pasti akan valid informasinya," ujar Saleh.
Di tengah meningkatnya jumlah permintaan plasma konvalesen, muncul praktik calo plasma. Kasus ini sudah terdeteksi terjadi di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur.
Baca Juga: Calo Donor Darah Plasma di Tuban Gentayangan, Begini Modusnya
"Jadi calo itu dia memanfaatkan keluarga pasien yang sudah panik dan bingung mencari plasma konvalesen," kata petugas Hubungan Masyarakat Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban Sarju Efendi dalam laporan Bloktuban.
Para pelaku biasanya memanfaatkan informasi permintaan plasma konvalesen yang diunggah keluarga pasien kasus Covid-19 ke media sosial dan pesan percakapan.
Pelaku kemudian menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam informasi permintaan itu.
Menurut keterangan Sarju, pelaku mengatakan bisa membantu mendapatkan plasma konvalesen dengan cepat.
"Dengan alasan mungkin ia bisa koordinasi dengan petugas PMI atau kenal orang dalam PMI," kata Sarju.
"Ujung-ujungnya meminta imbalan sejumlah uang yang diminta transfer dimuka."
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menlu AS Tuduh Badan PBB UNRWA 'Antek' Hamas Usai ICJ Putuskan Kewajiban Israel
-
Apes! Check-In di Hotel Kawasan Jaksel, Motor dan HP Si Cewek Malah Dibawa Kabur Pacarnya
-
Ajak Sekda dan Kepala Bappeda, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas: Selaraskan Program Pusat-Daerah
-
Dibully Mahasiswa Unud usai Tewas, Polisi Telusuri Isi HP dan Laptop Timothy Anugerah, Mengapa?
-
Dituding Sebar Fitnah soal NCD, Dirut CMNP Dilaporkan MNC Asia Holding ke Polda Metro Jaya
-
Ledek Kubu Roy Suryo Cs? Pentolan ProJo usai Jokowi Pamer Ijazah: Tanya Mas Roy Sajalah
-
Viral Karyawan SPPG MBG Jadi Korban Pelecehan, Terduga Pelaku Keluarga Anggota TNI?
-
Siswa Sekolah Rakyat Diam-diam Surati Prabowo, Seskab Teddy Bongkar Isi Suratnya!
-
Ketua DPD RI Ajak Pemuda Parlemen Berpolitik Secara Berkebudayaan dan Jaga Reputasi
-
Diawasi DPR, UI Jamin Seleksi Calon Dekan Transparan dan Bebas Intervensi Politik