Suara.com - Pengecatan Pesawat Kepresidenan yang diubah warnanya dari biru langit putih menjadi merah putih disorot sejumlah kader Partai Demokrat. Namun Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta publik tak terhasut permainan politik 'post colour syndrome'.
"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome', yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria kepada Suara.com, Rabu (4/8/2021).
Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Ia mengatakan, justru yang harus dipermasalahkan ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
"Yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnanya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja," tuturnya.
"Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih?," sambungnya.
Arteria kemudian memberikan sejumlah catatannya. Pertama, menurutnya, rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019 silam. Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.
"Kalau terkait anggaran, kita ininkan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya," tuturnya.
Kemudian kedua, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar Pemerintah. Menurutnya, kontraktor ini memperkerjakan warga negara Indonesia.
"Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu," ungkapnya.
Baca Juga: Gagal Fokus Ngecat Pesawat di Tengah Krisis Pandemi, Intelektual Pemerintah Dipertanyakan
Lebih lanjut yang terakhir, Arteria mengatakan, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan.
"Sebab Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu," tandasnya.
Sindiran Demokrat
Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi mempertanyakan maksud diubahnya warna pesawat tersebut.
"Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera bisa juga corona," kata Andi dalam cuitannya lewat akun Twitter pribadinya @Andiarief_ seperti dikutip Suara.com, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, pesawat kepresidenan yang berwarna biru langit kombinasi putih justru memang sengaja didesain demikian. Ia mengatakan hal itu sebagai kamuflase hindari serangan ketika terbang.
Tag
Berita Terkait
-
Gagal Fokus Ngecat Pesawat di Tengah Krisis Pandemi, Intelektual Pemerintah Dipertanyakan
-
Pedas! Roy Suryo soal Pesawat RI 1 Dicat Ulang: Seperti Anggap Semua Masyarakat Bodoh
-
Fakta dan 4 Kontroversi Warna Pesawat Kepresidenan, Boros Duit saat Pandemi COVID-19
-
Pesawat Kepresidenan Dicat Merah Putih di Tengah Pandemi, Roy Suryo: Tidak Punya Empati
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina