Suara.com - Baliho hingga papan iklan atau billbord bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani marak tersebar di setiap sudut jalanan di daerah Indonesia.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu dilakukan simpatisan untuk mengunci suara jatah kandidat calon presiden dari PDIP.
"Tentu saja ini sebagai upaya untuk mengunci suara publik menggembok suara publik agar tak lagi bicara Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) sebagai capres PDIP," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Rabu (4/8/2021).
Menurutnya, langkah memasang baliho Puan tersebut sebagai bagian dari kerja politik untuk mensosialisasikan dan mempopulerkan putri Megawati Soekarnoputri itu untuk 2024.
Ia menilai langkah tersebut bukan dilakukan secara spontan dengan dalih partisipasi saja. Menurutnya, memang hal itu sengaja dipersiapkan atas dasar instruksi khusus.
"Nah ini jelas kerja-kerja politik sekalipun ada bantahan dari PDIP ini spontan ini kebetulan ini partisipasi. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata, baliho-baliho ini satu masif seluruh Indonesia kalau kebetulan kalau hanya kesadaran ini paling terjadi diberbagai daerah aja kalau ini kan merata," tuturnya.
"Kalau partisipasi kesadaran nggak begitu. Kalau gitu suka-suka yang bikin foto ya Puan taglinenya bisa beda-beda misalnya taglinenya tidak kebinekaan NKRI lah bisa nasionalisme dan macam-macam ni sama dimana-mana," sambungnya.
Kendati begitu, Adi mengingatkan, agar pemasangan baliho ini terkesan seperti menzalimi Ganjar Pranowo untuk maju juga di Pilpres 2024. Menurutnya, langkah pemasangan baliho ini perlu di maintenance secara benar.
"Jangan ada kesan Ganjar dizalimi dan itu bisa kontraproduktif. Satu sisi Puan dinaikan tapi saat bersamaan Ganjar dizalimi bukannya malah orang suka," tuturnya.
Baca Juga: Hore! Vaksinasi Pelajar, Ganjar dan Gibran Bagikan HP ke Siswa di SMAN 3 Solo
Lebih lanjut, Adi menilai kalau baliho ini memang masih menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengenalkan figur kepada publik.
"Baliho itu dalam survei memang instrumen dalam pengenalan yang paling disukai publik selain media mainstream tv, koran dan lain-lain," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soal Vaksinasi Masyarakat Adat, DPR Minta Pemerintah Fleksibel dalam Urusan Administrasi
-
Pasien Wadul Makanan Kurang Enak, Ganjar: Nanti Menunya Tak Suruh Pesan di Chilli Pari
-
Hore! Vaksinasi Pelajar, Ganjar dan Gibran Bagikan HP ke Siswa di SMAN 3 Solo
-
Heran Baliho Puan Maharani Disorot, Politisi PDIP: Cak Imin, Airlangga Pasang Nggak Papa
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan