Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum mengumumkan nasib masa berlaku PPKM Level akan habis pada hari ini, ia biasanya mengumumkan pada malam hari.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai mengumumkan nasib PPKM pada malam hari sangat tidak efektif.
"Menyampaikannya malam itu masalah komunikasi publik, pemerintah ini membuat kebijakan itu seperti selalu tersembunyi, diam-diam, harusnya diumumkan siang atau pagi itu, kebijakannya jadi tidak efektif," kata Trubus saat dihubungi, Senin (9/8/2021).
Selain itu, kebijakan ini juga bisa membingungkan rakyat dan petugas di lapangan karena informasi baru datang mendadak di malam hari.
"Ini membingungkan pelaksana di lapangan di daerah, diumumkan malam ini besok harus dilaksanakan," jelasnya.
Dia juga menyoroti fungsi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang sebenarnya tidak perlu, penanganan pandemi seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang bisa menginstruksi langsung ke kepala daerah.
"KPCPEN tidak usah, untuk apa, kan sudah ada Gubernur Wali Kota, Bupati, nanti tinggal dikoordinasikan, gak perlu lagi ada yang namanya Satgas Covid-19, KPCPEN segala macam, karena sistem kita kan presidensial," tutur Trubus.
Diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4-1 akan berakhir pada hari ini, namun belum ada keputusan dari pemerintah diperpanjang atau tidak.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Mulai Turun, PPKM Level 4 Bakal Diperpanjang?
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Mulai Turun, PPKM Level 4 Bakal Diperpanjang?
-
Ahli Sebaran Penyakit UI Sarankan PPKM Kembali Diperpanjang, Apa Alasannya?
-
Warga Kota Bandung Sudah Lelah, Oded Minta PPKM Tak Diperpanjang
-
Kades di Malang Bantah Anaknya Gelar Dangdutan Langgar PPKM : Cuma Latihan
-
PPKM Lanjut atau Tidak, Ini Pertimbangan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu