Suara.com - Beredar informasi lowongan kerja Crew Runner Event PON XX Papua 2021 dengan gaji UMR mencapai Rp 4.500.000.
Informasi ini beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp. Dalam pesan itu, tertulis ada lowongan pekerjaan sebagai Crew Runner sebanyak 900 orang.
Lowongan untuk Event PON XX Papua 2021 ini dibuka mulai bulan September sampai Oktober 2021. Nantinya, pelamar yang diterima akan mendapatkan sejumlah fasilitas.
Fasilitas ini meliputi gaji UMR Jakarta, tiket akomodasi pulang pergi, dan tes swab PCR. Selain itu, Crew Runner PON Papua 2021 juga akan disediakan tempat tinggal, jatah makan 3 kali sehari, dan diberi kaos serta sepatu.
Adapun syarat dalam informasi itu adalah pria dan wanita, usia maksimal 33 tahun. Pendidikan terakhir SMA dan berdomisili di Jabodetabek.
Syarat terakhir, pelamar harus melampirkan sertifikat vaksin Covid-19, sampai dosis ke 2. Tugas yang diberikan adalah membantu segala proses pelaksanaan PON Papua 2021 sesuai SOP.
Berikut narasi yang dibagikan:
“Yang punya putra putri senang berorganisasi…
Silahkan daftar…
URGENTLY NEEDED !!!
Baca Juga: CEK FAKTA: Pesawat Dilarang Melintas di Atas Kakbah, Benarkah?
Dibutuhkan segera Crew (Runner) sebanyak 900 orang untuk Event PON XX Papua 2021 bulan September – Oktober 2021
Kualifikasi:
- Pria & Wanita
- Usia Max 33 tahun
- Min SMA(Sederejat)
- Domisili JABODETABEK
- Melampirkan Sertivikat Vaksin Covid-19 ke 1 & 2
Job Desc:
- Membantu terlaksananya Event PON XX Papua 2021 dalam hal persiapan kontingen dalam kesehariannya.
- Bersedia membantu segala proses pelaksanaan sesuai dengan SOP yang berlaku
Benefit:
- Gaji UMR Jakarta( Rp. 4.500.000/bulan)
- Tiket Akomodasi PP
- Test Swab PCR
- Disediakan Mess(Tempat Tinggal)
- Makan 3x dalam sehari
- Diberikan Kaos & Sepatu event
(wajib membawa bawahan celana panjang bahan berwarna hitam)
Note:
- Project ini hanya 2 bulan, pemberangkatan awal September 2021 sampai akhir Oktober 2021.
- Pinalti berlaku bagi mereka yang melanggar ketentuan SOP yang ada.
- Diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan, membantu & melayani.
- CV, Pas Foto, & Sertifikat Vaksin ke 1&2 dapat dikirimkan ke arieumaya9@gmail.com
Informasi lebih lanjut:
*WA: 081*****227(Arie)
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Pesawat Dilarang Melintas di Atas Kakbah, Benarkah?
-
1.157 Wartawan Akan Liput Pekan Olahraga Nasional XX Papua
-
CEK FAKTA: Benarkah Seluruh Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran Dibuka Kembali?
-
CEK FAKTA: Benarkah Lagu Bengawan Solo di Penutupan Olimpiade Tokyo?
-
CEK FAKTA: CEO Pfizer Menolak Disuntik Vaksin Buatan Perusahaan Sendiri, Benarkah?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan