Suara.com - Beredar di kalangan awak media adanya surat instruksi atau arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap seluruh elemen kadernya dari mulai DPP hingga Kepala Daerah untuk tidak berbicara soal calon presiden dan calon wakil presiden.
Menanggapi hal itu, Elite PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, bahwa adanya surat instruksi tersebut bukan terkait dengan baliho-baliho Puan Maharani. Menurutnya, para kader tidak salah tafsir.
"Tidak (terkait dengan baliho Puan). Supaya tidak salah tafsir saja," kata Hendrawan seperti dikutip Suara.com, Jumat (13/8/2021).
Ia mengatakan, surat instruksi tersebut merupakan penegasan terhadap seluruh kader-kader PDIP. Instruksi serupa, kata dia, sudah pernah dikeluarkan bahwa memang terkait capres-cawapres merupakan hak prerogatif ketua umum partai.
"Itu penegasan saja. Kan sudah jelas dalam wawancara sebelum ini," tuturnya.
Untuk diketahui, dilihat oleh Suara.com surat arahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Surat dikeluarkan pada 11 Agustus 2021 dengan nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.
Dalam surat instruksi tersebut merupakan penegasan komunikasi politik. Isi surat tersebut antara lain mengingatkan kembali soal komunikasi politik sesuai surat yang sudah keluarkan sebelumnya.
Dimana untuk tiga pilar partai sebagai mana Pasal 5 huruf F ADRT PDIP yang berisi bahwa Ketua Umum Partai bertugas, berkewenangan, bertanggungjawab serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan capres dan cawapres.
"Terhadap hal tersebut di atas, agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," tulis dalam surat seperti dilihat Suara.com, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: Rocky Gerung Puji Jokowi Politikus Lihai, Lepas dari Kendali Megawati
Surat instruksi menegaskan, agar seluruh kader PDIP fokus saja pada skala membantu rakyat menangani pandemi Covid-19.
Berita Terkait
-
Megawati: Coba Pikir, Kenapa Bapak Saya Tak Mau Ada Wapres Lagi Cuma Pak Hatta?
-
Suruh Jokowi Blusukan, Megawati: Tangan Saya Dulu Salaman Sama Orang Lepra
-
Megawati Curhat Pernah Dibully saat Berkunjung Bareng Puan Maharani ke Sumatera Barat
-
Pilpres 2024: PDIP Harus Sadar, Elektabilitas Ganjar Lebih Baik dari Puan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional