Suara.com - Mayoritas warga Indonesia disebut tidak pernah melakukan tes swab covid-19. Sebabnya, mereka terbentur biaya tes yang terbilang mahal.
Hal tersebut merupakan hasil penelitian International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Kesimpulan tersebut setelah kedua lembaga itu melakukan penelitian di enam lokasi rujukan, yakni Semarang, Padang, malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini menyasar 540 responden perempuan, untuk meninjau akses dan layanan kesehatan selama pandemi covid-19.
Hasilnya, mayoritas responden mengakui tidak melakukan testing selama wabah berlangsung.
"Mayoritas responden mengakui diri dan keluarganya tidak melakukan tes selama pandemi," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).
Adapun sejumlah alasan mengapa para responden di enam lokasi tersebut ogah melakukan testing selama pandemi covid-19 berlangsung. Misalnya, tidak pernah merasakan gejala klins,ketersediaan lokasi tes, hingga terbentur biaya.
"Hal ini diperkuat dengan alasan mengaku tidak pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar covid-19. Indikasi lainnya bisa disebabkan akses testing, yakni ketersediaan lokasi dan biaya," jelas Alfindra.
Disebutkan Alfindra, mayoritas masyarakat biasa menggunakan metode rapid tes yang notabennya murah. Padahal, tingkat akurasi pemeriksaan menggunakan metode tersebut di bawah 20 persen alias paling rendah.
Baca Juga: Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
"Padahal diketahui bahwa meskipun harganya paling terjangkau, namun rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu di bawah 20 persen," imbuh dia.
Untuk diketahui, penelitian ini menyasar sebanyak 540 responden dan dibagi 90 responden di setiap lokasi penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan berlangsung pada April 2021 lalu.
Dalam hal ini, para responden adalah perempuan berusia 30 sampai 49 tahun. Kebanyakan, para responden adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Sedangkan, responden yang memiliki penghasilan sendiri, angkanya berkisar antara Rp. 1 juta hingga Rp. 2,5 juta.
Berita Terkait
-
Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
-
Survei INFID: Warga Dapat Info Faskes Covid-19 Bukan dari Pemerintah
-
Biaya Tes Swab Covid-19 Capai Rp1,6 Juta, Begini Klarifikasi RSAB Batam
-
Biaya Test Swab di Balikpapan Hanya Rp 900 Ribu!
-
Harga Tes Swab Mahal, PAN: Harus Disubsidi Agar Terjangkau Masyarakat
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional