Suara.com - Mayoritas warga Indonesia disebut tidak pernah melakukan tes swab covid-19. Sebabnya, mereka terbentur biaya tes yang terbilang mahal.
Hal tersebut merupakan hasil penelitian International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Kesimpulan tersebut setelah kedua lembaga itu melakukan penelitian di enam lokasi rujukan, yakni Semarang, Padang, malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini menyasar 540 responden perempuan, untuk meninjau akses dan layanan kesehatan selama pandemi covid-19.
Hasilnya, mayoritas responden mengakui tidak melakukan testing selama wabah berlangsung.
"Mayoritas responden mengakui diri dan keluarganya tidak melakukan tes selama pandemi," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).
Adapun sejumlah alasan mengapa para responden di enam lokasi tersebut ogah melakukan testing selama pandemi covid-19 berlangsung. Misalnya, tidak pernah merasakan gejala klins,ketersediaan lokasi tes, hingga terbentur biaya.
"Hal ini diperkuat dengan alasan mengaku tidak pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar covid-19. Indikasi lainnya bisa disebabkan akses testing, yakni ketersediaan lokasi dan biaya," jelas Alfindra.
Disebutkan Alfindra, mayoritas masyarakat biasa menggunakan metode rapid tes yang notabennya murah. Padahal, tingkat akurasi pemeriksaan menggunakan metode tersebut di bawah 20 persen alias paling rendah.
Baca Juga: Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
"Padahal diketahui bahwa meskipun harganya paling terjangkau, namun rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu di bawah 20 persen," imbuh dia.
Untuk diketahui, penelitian ini menyasar sebanyak 540 responden dan dibagi 90 responden di setiap lokasi penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan berlangsung pada April 2021 lalu.
Dalam hal ini, para responden adalah perempuan berusia 30 sampai 49 tahun. Kebanyakan, para responden adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Sedangkan, responden yang memiliki penghasilan sendiri, angkanya berkisar antara Rp. 1 juta hingga Rp. 2,5 juta.
Berita Terkait
-
Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
-
Survei INFID: Warga Dapat Info Faskes Covid-19 Bukan dari Pemerintah
-
Biaya Tes Swab Covid-19 Capai Rp1,6 Juta, Begini Klarifikasi RSAB Batam
-
Biaya Test Swab di Balikpapan Hanya Rp 900 Ribu!
-
Harga Tes Swab Mahal, PAN: Harus Disubsidi Agar Terjangkau Masyarakat
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun