Suara.com - Mayoritas warga Indonesia disebut tidak pernah melakukan tes swab covid-19. Sebabnya, mereka terbentur biaya tes yang terbilang mahal.
Hal tersebut merupakan hasil penelitian International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Kesimpulan tersebut setelah kedua lembaga itu melakukan penelitian di enam lokasi rujukan, yakni Semarang, Padang, malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini menyasar 540 responden perempuan, untuk meninjau akses dan layanan kesehatan selama pandemi covid-19.
Hasilnya, mayoritas responden mengakui tidak melakukan testing selama wabah berlangsung.
"Mayoritas responden mengakui diri dan keluarganya tidak melakukan tes selama pandemi," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).
Adapun sejumlah alasan mengapa para responden di enam lokasi tersebut ogah melakukan testing selama pandemi covid-19 berlangsung. Misalnya, tidak pernah merasakan gejala klins,ketersediaan lokasi tes, hingga terbentur biaya.
"Hal ini diperkuat dengan alasan mengaku tidak pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar covid-19. Indikasi lainnya bisa disebabkan akses testing, yakni ketersediaan lokasi dan biaya," jelas Alfindra.
Disebutkan Alfindra, mayoritas masyarakat biasa menggunakan metode rapid tes yang notabennya murah. Padahal, tingkat akurasi pemeriksaan menggunakan metode tersebut di bawah 20 persen alias paling rendah.
Baca Juga: Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
"Padahal diketahui bahwa meskipun harganya paling terjangkau, namun rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu di bawah 20 persen," imbuh dia.
Untuk diketahui, penelitian ini menyasar sebanyak 540 responden dan dibagi 90 responden di setiap lokasi penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan berlangsung pada April 2021 lalu.
Dalam hal ini, para responden adalah perempuan berusia 30 sampai 49 tahun. Kebanyakan, para responden adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Sedangkan, responden yang memiliki penghasilan sendiri, angkanya berkisar antara Rp. 1 juta hingga Rp. 2,5 juta.
Berita Terkait
-
Survei: Banyak Masyarakat Takut Laporkan Buruknya Layanan Kesehatan di Masa Pandemi
-
Survei INFID: Warga Dapat Info Faskes Covid-19 Bukan dari Pemerintah
-
Biaya Tes Swab Covid-19 Capai Rp1,6 Juta, Begini Klarifikasi RSAB Batam
-
Biaya Test Swab di Balikpapan Hanya Rp 900 Ribu!
-
Harga Tes Swab Mahal, PAN: Harus Disubsidi Agar Terjangkau Masyarakat
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru