Suara.com - Masih banyak masyarakat tidak melakukan pengaduan tentang layanan kesehatan yang buruk di era pandemi Covid-19. Demikian tren negatif dari temuan penelitian yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Survei yang berlangsung di enam kota dan kabupaten ini dilakukan dalam rangka meninjau akses dan layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Penelitian dengan responden dari sektor perempuan ini berlangsung di Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.
"Masih banyak responden yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak melakukan pengaduan apabila mendapatkan layanan kesehatan yang tidak sesuai atau buruk," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).
Dari total 540 responden perempuan, kata Alfindra, lebih banyak yang pernah mengurungkan niat untuk melakukan pengaduan dibandingkan responden yang melanjutkan melakukan pengaduan. Sebab, mereka merasa pengaduan tidak berguna hingga takut dipermasalahkan oleh pihak yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan.
"Hal ini menunjukkan penting untuk dilakukan peningkatan pengetahuan akan hak warga dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan teknik proseduralnya," jelas dia.
Menurut Alfindra, rasa aman juga sangat diperlukan agar warga bisa mengadu soal fasilitas kesehatan di era pandemi Covid-19 tersebut.
Sumber Info Fakses Covid Bukan dari Pemerintah
Alfindra mengatakan, hasil penelitian pun menunjukkan jika warga sejauh ini mendapatkan informasi akses dan layanan kesehatan tidak dari sumber resmi pemerintah. Dalam konteks ini, para responden mendapat sumber informasi melalui warga sekitar dan sosial media.
"Walaupun mayoritas responden mengetahui status ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya, sumber informasi utama mereka adalah dari warga sekitar, atau melalui saluran komunikasi informal seperti sosial media," jelasnya.
Baca Juga: Survei INFID: Warga Dapat Info Faskes Covid-19 Bukan dari Pemerintah
Dengan demikian, hal itu menunjukkan jika sosialisasi informasi layanan dan fasilitas kesehatan melalui kanal formal pemerintah belum berjalan maksimal. Selain itu, terdapat kendala dalam penyampaiannya.
Penelitian itu juga menemukan fakta jika informasi layanan kesehatan untuk perempuan tidak banyak diketahui warga. Alfindra menyebut, masih banyak responden yang tidak mendapatkan informasi terkait layanan kesehatan khusus perempuan di daerahnya.
"Mayoritas responden tidak tahu apakah fasilitas kesehatan di daerah mereka memberikan layanan kesehatan preventif maupun kuratif khusus perempuan atau tidak," beber dia.
Alfindra melanjutkan, masih banyak pula responden yang melaporkan tidak adanya layanan kesehatan khusus perempuan di daerahnya. Sebab, partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi pengarusutamaan layanan kesehatan untuk perempuan masih rendah.
"Maka sosialisasi pengarusutamaan layanan kesehatan pada perempuan di fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan, serta untuk memotivasi warga untuk bepartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut," imbuh Alfindra.
Diketahui, penelitian ini menyasar sebanyak 540 responden dan dibagi 90 responden di setiap lokasi penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan berlangsung pada April 2021 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Terkini
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Malam Tahun Baru 2026, Warga Mulai Merapat
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran