Suara.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik penampilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengenakan pakaian adat dalam beberapa tahun terakhir saat Sidang Tahunan MPR.
Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai penampilan Jokowi tidak sesuai dengan agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat yang jalan di tempat serta wilayah adat yang terus dibabat.
“Sikap dan tindakan (Jokowi) sangat bukan Badui," kata Rukka dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Tahun lalu, Jokowi mengenakan baju adat dari Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada peringatan kemerdekaan, tapi setelah itu masyarakat adat Besipae hidup tertindas.
Rentetan konflik terjadi karena Pemerintah Provinsi NTT tiba-tiba mengklaim lahan seluas 3.700 hektar yang tak lain adalah hutan adat Pubabu dengan cakupan Desa Linamnutu, Mio, dan Oe Ekam.
"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Perampasan wilayah adat terus terjadi; Satgas Masyarakat Adat menguap; UU Masyarakat Adat belum disahkan, terus melemah di DPR, dan malah yang disahkan adalah RUU Minerba dan Omnibus Cilaka Undang-Undang Cipta Kerja," jelasnya.
AMAN mencatat sedikitnya ada 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang 2020.
Pada periode Januari hingga Mei tahun lalu saja, diperkirakan seluas 1.488 hektar hutan di Papua, lenyap.
Dari 40 kasus yang terjadi di total wilayah adat yang mencapai 31.632,67 hektar itu, ada lebih dari 39 ribu warga Masyarakat Adat yang telah mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.
Baca Juga: Program Bangga Buatan Indonesia Jadi Panggung Bagi Produk Lokal untuk Bersaing
Rukka juga mengungkit penanganan Covid-19 dan vaksin yang susah diakses oleh Masyarakat Adat, padahal Jokowi berpidato pemerintah sudah mengatasi wabah.
Diketahui tahun ini, Jokowi hadir dengan pakaian adat Masyarakat Adat Baduy (Kanekes) dari Lebak, Banten, sedangkan Wakil Presiden Ma’aruf Amin dengan pakaian adat Masyarakat Adat Mandar dari Sulawesi Barat.
Berita Terkait
-
Tak Sesuai Omongan Jokowi, Warga Jakarta Menjerit Harga Tes PCR Masih Mahal
-
Pria Sindir Jokowi Pakai Baju Adat Baduy: Tinggal Bawa Madu, Jongkok di Perempatan
-
Beri Bintang Jasa Utama ke Eurico Guterres, PBHI: Jokowi Seperti Menjilat Ludah Sendiri
-
Respons Pernyataan Jokowi, YLKI Desak Pemerintah Usut Dugaan Kartel Harga Tes PCR
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat