Suara.com - Koalisi Warga untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menepati komitmen untuk menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19.
Koalisi Warga menyebut, setidaknya ada 26 laporan dari pasien yang harus menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk membayar biaya perawatan dan obat dari rumah sakit.
"Jamin seluruh pembiayaan perawatan pasien Covid-19 di seluruh fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri ditanggung oleh negara dengan sistem yang terukur, aksesibel dan transparan," kata koalisi, Kamis (19/8/2021).
"Panggil, periksa, dan sanksi rumah sakit yang masih menarik biaya perawatan Covid-19 kepada pasien," demikian pernyataan Koalisi Warga.
Seorang pelapor di DKI misalnya, mengeluhkan tagihan sekitar Rp 600 juta saat ibunya dirawat karena Covid-19 pada Juni 2021.
Laporan lain juga didapat dari daerah Denpasar di mana keluarga diminta RS untuk membeli obat Gammaraas harganya senilai Rp 220 juta pada Juli 2021.
LBH Jakarta juga menerima pengaduan pasien yang diminta membayar hingga Rp 225 juta oleh RS dengan alasan jangka waktu perawatan yang dibiayai pemerintah hanya 14 hari saja.
Koalisi mengingatkan, bahwa pemerintah sudah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/104/2020.
Melalui aturan itu, pembiayaan pasien Covid-19 yang dirawat dapat diklaim ke Kemenkes melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, apapun metode perawatannya.
Baca Juga: Makin Banyak Pasien COVID-19 Sembuh di Karawang, Mencapai 94,86 Persen
"Aturan hukum telah jelas menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin biaya perawatan Covid-19 warganya," jelasnya.
Hak warga ini juga dijamin dalam Pasal 10 UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 8 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Keppres 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Keppres 12/2020 tentang Status Darurat Bencana Nasional Non Alam.
"Faktanya, masyarakat masih banyak yang harus menanggung sendiri biaya perawatan Covid-19 yang sangat mahal," lanjutnya.
Kemudian, pasien isolasi mandiri masih sulit mendapatkan obat-obatan gratis yang disediakan pemerintah karena tidak aksesibel bagi yang tidak memiliki perangkat digital, tidak melek teknologi atau tidak memiliki kuota.
"Akibatnya, warga harus membeli obat-obatan tersebut dengan biaya sendiri," katanya.
Koalisi Warga juga mendesak Kemenkes untuk segera melunasi tunggakan ke rumah sakit sebesar Rp 11,97 triliun. Tunggakan ini juga serupa dengan tunggakan insentif tenaga Kesehatan.
Berita Terkait
-
Makin Banyak Pasien COVID-19 Sembuh di Karawang, Mencapai 94,86 Persen
-
Polisi Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Vaksin Bodong Puskesmas Karawang
-
Cara Daftar Vaksin di Link pedulilindungi.id dan loket.com, Berikut Penjelasannya
-
Pandemi Covid-19, Permohonan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Banda Aceh Minim
-
Bupati Jember: Pasien Covid-19 di Isoter Dijamin Kesehatannya dan Diawasi Dokter 24 Jam
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
Terkini
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!