Suara.com - Dana Moneter Internasional atau IMF menegaskan Afghanistan tidak akan lagi bisa mengakses pinjaman dari lembaga kreditur dunia tersebut.
Langkah ini menyusul pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh kelompok Taliban sejak akhir pekan lalu.
Seorang juru bicara IMF mengatakan kebijakan itu muncul karena "kurangnya kejelasan dalam masyarakat internasional" atas pengakuan pemerintah di Afghanistan.
Tadinya akses pinjaman ke Afghanistan sebesar US$370 miliar dari IMF dijadwalkan tiba pada 23 Agustus.
Kucuran kredit itu merupakan bagian dari respons global IMF atas krisis ekonomi.
Akses ke sumber IMF dalam aset Special Drawing Rights (SDR), yang bisa dikonversikan ke dana dukungan pemerintah, juga telah diblokir.
SDR merupakan unit penukaran di IMF yang berbasis pound sterling, dolar AS, euro, yen, dan yuan.
"Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional," tambah juru bicara itu.
Kebijakan IMF itu muncul setelah seorang pejabat Amerika Serikat kepada BBC mengatakan bahwa aset bank sentral Afghanistan di AS tidak akan bisa diakses Taliban.
Baca Juga: Blak-blakan! Cerita Jusuf Kalla Pernah Dituduh Berkomplot dengan Taliban
Dalam surat kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, para anggota Kongres mendesak agar Taliban jangan dibiarkan menerima bantuan dukungan AS.
"Potensi alokasi SDR untuk memberikan hampir setengah milar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim yang dikenal membantu aksi teroris atas AS dan sekutu-sekutunya sangat memprihatinkan," tulis surat yang ditandangani 17 politisi di Kongres tersebut.
Sebelumnya, kepala bank sentral Afghanistan mengatakan bahwa AS telah menutup akses atas aset-asetnya - yaitu sekitar US$7 miliar di Bank Sentral AS.
Ajmal Ahmady, yang terpaksa keluar dari Afghanistan akhir pekan lalu, mencuit bahwa total cadangan aset di bank sentral Afghanistan hingga pekan lalu sekitar US$9 miliar.
Namun dia memastikan bahwa aset-aset itu tetap aman, termasuk aset likuid seperti obligasi pemerintah AS dan cadangan emas di luar negeri.
"Mengingat Taliban masih masuk daftar sanksi internasional, diperkirakan bahwa aset-aset itu akan dibekukan dan tidak bisa diakses oleh Taliban," kata Ahmady.
"Bisa kami sebutkan bahwa dana yang bisa diakses Taliban kemungkinan hanya 0,1 - 0,2% dari total aset internasional Afghanistan. Tidak banyak."
Ahmady juga mengatakan bahwa pemblokiran transfer uang dolar AS secara fisik oleh Washington menyebabkan mata uang Afghanistan terdepresiasi.
Mata uang Afghanistan, yaitu Afghani, telah turun hingga ke rekor terendah.
"Saya yakin bank-bank lokal telah mengatakan kepada para nasabah bahwa mereka tidak bisa menyetor uang dolar - karena [bank sentral] tidak lagi memasok uang dolar ke bank-bank."
"Ini benar. Bukan karena dananya telah dicuri atau ditahan di brankas, namun karena semua uang dolar AS berada di rekening internasional yang telah dibekukan."
Juni lalu, IMF memberi Afghanistan pinjaman terbaru yang telah disetujui November lalu.
Pada bulan yang sama, PBB menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa 'sumber utama pendanaan Taliban tetap pada aktivitas kriminal,' termasuk peredaran narkotika dan produksi tanaman opium, pemerasan, penculikan untuk minta tebusan, eksploitasi mineral dan pendapatan dari pungutan pajak di wilayah-wilayah penguasaan atau pengaruh Taliban."
Bank Dunia juga mendanai proyek-proyek pembangunan di Afghanistan dan telah menyediakan negara itu US$5,3 miliar sejak 2002.
Namun lembaga keuangan itu belum merespons permintaan BBC untuk mengomentari status terkini pendanaannya di Afghanistan.
Sedangkan raksasa layanan transfer uang antar-negara Western Union juga telah menyetop jasa pengiriman uang ke Afghanistan "hingga pemberitahuan berikut."
IMF juga telah mengambil langkah serupa atas rezim-rezim lain yang tidak diakui oleh mayoritas negara anggotanya.
Salah satunya terjadi pada April 2019 saat akses SDR Venezuela diblokir setelah lebih dari 50 negara anggota menolak mengakui Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara itu.
IMF pun menangguhkan pencairan dana ke Myanmar setelah kudeta militer Februari lalu.
Senin kemarin lembaga keuangan itu akan menuntaskan alokasi SDR sebesar US$650 miliar kepda 190 negara anggotanya.
Cepatnya Taliban menguasai Afghanistan menyebabkan IMF membuat keputusan yang mendesak saat akan memberi hampir semua negara anggotanya aset cadangan yang disebut Special Drawing Rights (SDR).
Ini bukan sekadar soal Afghanistan, namun juga memulihkan ekonomi dunia dari krisis akibat pandemi. Dan itu terjadi Senin lalu.
Jadi bila rezim baru di Kabul itu dicoret dari daftar penerima, maka IMF harus bertindak cepat. Dan itu sudah dilakukan setelah memperhatikan apa yang disebut juru bicaranya sebagai "kurangnya kejelasan mengenai pengakuan atas pemerintahan baru itu."
IMF juga menaikkan kemungkinan bahwa bantuan keuangan bakal digunakan sebagai daya tawar untuk memaksa Taliban tidak kembali kepada cara-cara lama yang dikhawatirkan banyak pihak - dan menurut sejumlah laporan hal itu sudah dilakukan.
Berita Terkait
-
Blak-blakan! Cerita Jusuf Kalla Pernah Dituduh Berkomplot dengan Taliban
-
JK Disebut Dukung Kelompok Taliban, Pengamat: Gawat!
-
Taliban Kuasai Afganistan, BNPT Antisipasi Adanya Penggalangan Simpatisan di Indonesia
-
Tidak Ada Demokrasi di Afghanistan Versi Taliban, Pemerintah Baru Berbentuk Dewan Penguasa
-
Dianggap Teroris, Sejumlah Media Sosial Blokir Konten Taliban
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional