Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pemerintah memang sejak awal tidak berniat mengendalikan pandemi karena kebijakannya selalu tumpang tindih.
Pandu mengatakan, kunci utama pengendalian pandemi adalah membatasi mobilitas, setiap jelang libur panjang seperti akhir tahun dan lebaran kemarin selalu mendorong masyarakat untuk liburan dengan pelonggaran pembatasan.
"Banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya mendorong supaya memang pandemi tidak terkendali bahkan disuruh meningkat terus, kalau mau terus terang bahwa pemerintah memang tidak berniat atau tidak tahu bagaimana mengendalikan pandemi karena selalu didorong adanya liburan panjang setiap penduduk supaya bisa bepergian," kata Pandu dalam diskusi FIAKSI, Minggu (22/8/2021).
Kata dia, pemerintah sebenarnya sudah mendapatkan pelajaran ketika terjadi lonjakan kasus pada Agustus-September 2020 pasca lebaran, namun kesalahan itu kembali diulang ketika libur akhir tahun dan lebaran 2021.
"Terlebih dengan adanya virus yang lebih mudah bertransmisi ke orang lain (varian baru)," ucapnya.
Hal ini semakin diperparah dengan kacaunya data pandemi di Indonesia yang tidak menggambarkan keadaan asli di masyarakat, banyak kasus positif Covid-19 yang tidak terdeteksi sehingga penularan menjadi liar.
"Kalau asumsinya sistemnya tidak banyak berubah maka mungkin pada waktu sekarang di Indonesia itu sebenarnya yang sudah terinfeksi itu lebih dari 30 juta, ini menunjukkan bahwa data yang terdeteksi di dalam sistem itu selalu tidak mencerminkan data sesungguhnya," ungkap Pandu.
Dia menyebut data yang dilaporkan setiap hari oleh Satgas Covid-19 bukanlah data hari itu atau real time, melainkan data yang dilaporkan daerah ke pemerintah pusat yang sering terlambat.
"Kelemahan data kita adalah terlambat dilaporkan, ada delay yang luar biasa besarnya, maka ada data yang dilaporkan setelah 3 bulan lalu," tuturnya.
Baca Juga: Lama Menghilang, Deddy Corbuzier Terinfeksi COVID 19 Sempat Sekarat
Diketahui, berdasarkan data pemerintah, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 3.967.048 orang Indonesia, kini masih terdapat 319.658 kasus aktif, 3.522.048 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 125.342 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
-
Nyaris Meninggal Dunia Akibat Paru-paru Rusak, Deddy Corbuzier Selamat Karena Hal Ini
-
Dukung Ketahanan Pangan Melawan Covid -19, Warga Palembang Terima Paket Makanan Jadi
-
Deddy Corbuzier Sempat Kritis, Ivan Gunawan: Gue Tuh Perasaan Ngga Enak Mulu
-
Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Beri Kabar Menggembirakan: Darurat Sudah Lewat!
-
30 Juta Warga Indonesia Diprediksi Sudah Terinfeksi Covid-19
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP