Suara.com - Sejumlah media memberitakan Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, petang ini, dengan petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Kabinet Jokowi-Maruf Amin diperkuat oleh sembilan partai politik: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasional Demokrat, dan PPP. Ditambah lagi kekuatan partai di luar parlemen: PSI, Hanura, dan Perindo.
Menurut Ketua Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pertemuan Presiden dan para pemimpin partai sudah rutin dilakukan. Tapi pada pertemuan hari ini, ada kemungkinan dalam konteks partai koalisi pendukung pemerintah ikut membantu menangani pandemi Covid-19.
"Yang kedua, pasca pidato Presiden sendiri sidang MPR kemarin, mungkin ada beberapa yang mungkin perlu didalami satu sama lain karena masih sahut-sahutan di media kan, tentu ini butuh didalami, butuh dirapatkan secara lebih bulat lah bahasa saya khusus tentang amandemen UUD di sana ada Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Willy dalam laporan Suara.com sebelumnya, Rabu (25/8/2021).
Isu amandemen UUD 1945 menghangat setelah Ketua MPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyinggung dalam pidato Sidang Tahunan MPR.
"Kalau itu Nasdem nolak, butuh metodologi yang komprehensif, beberapa partai lain juga nolak. Dari pada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama," kata dia.
Menurut Willy, jika tujuan pertemuan Presiden dan petinggi partai hari ini benar-benar untuk membahas isu amandemen, sudah baik dilakukan Jokowi. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari miskomunikasi antara sesama partai koalisi.
Willy tidak yakin pertemuan di Istana tersebut untuk membahas reshuffle kabinet sebagaimana isu yang berkembang di media.
"Saya nggak tahu ya, kalau reshuffle pasti sama ketua umum ya, dan itu pasti poinnya bukan dialog seperti ini biasanya pak Jokowi. Kalau reshuffle itu pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan, tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama," katanya.
Baca Juga: Ini 7 Kejadian Unik dan Bersejarah Saat Presiden Jokowi Berkunjung di Kaltim
Berita Terkait
-
Komisi XIII Kawal Keadilan HAM Nenek Saudah, Tekankan Penertiban Terhadap Pertambangan Ilegal
-
Darah Nenek Saudah Bikin DPR Murka, Mafia Tambang Ilegal Pasaman Terancam Dibabat Habis!
-
Buntut Kasus Aurelie Moeremans, Komisi XIII DPR Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas 'Child Grooming'
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Ada Skenario Apa Ba'asyir ke Solo? Rocky Gerung Sebut Jokowi Cemas: Tak Punya Lagi Backup Politik!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?