Jemput Bola, Kemendagri Buatkan KTP-el Bagi Masyarakat Adat Baduy

Suara.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri menggelar kegiatan jemput bola administrasi kependudukan (Jebol Adminduk) bagi komunitas adat baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi administrasi penduduk bagi warga.

Kegiatan Jebol Adminduk tersebut dilakukan selama tiga hari, pada 27-29 Agustus 2021, berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten, Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kegiatan Jebol Adminduk tersebut melayani berbagai dokumen kependudukan, yakni KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Per 27 Agustus 2021, kegiatan Jebol Adminduk tersebut telah menyelesaikan 293 permohonan yang terdiri dari 49 perekaman KTP-el, 80 cetak KTP-el, 33 cetak KIA, 86 cetak KK, dan 45 Akta Kelahiran," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).

Ia pun menyampaikan aspirasinua pada peran serta masyarakat setempat, khususnya pimpinan masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar.

“Saya berterima kasih kepada Puun Yasih, Jaro Alim, dan Jaro Saija selaku pimpinan masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zudan menyebut tujuan pelayanan Jebol Adminduk tersebut untuk menghadirkan pemerintah sampai di depan pintu rumah-rumah penduduk, khususnya dalam hal pelayanan Adminduk.

Pasalnya, lanjut Zudan, Adminduk bersifat sentral bagi masyarakat. Masyarakat hanya dapat mengakses berbagai pelayanan publik seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan, setelah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar masyarakat proaktif melaporkan berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dukcapil.

Baca Juga: Antusias Warga Suku Baduy Ikuti Perekaman KTP Elektronik

“Karena teorinya, keberhasilan program pemerintah bergantung pada tiga faktor, yaitu masyarakat yang menjadi subyek layanan, pemerintahnya, dan dukungan civil society atau berbagai kelompok masyarakat,” kata Zudan.

“Hari ini, kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat adat Baduy, Dinas Dukcapil yang kompak, dan adanya kontribusi kelompok masyarakat dari IKI. Ini luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih,” tambahnya.