Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui tarif air kerap menimbulkan ketimpangan ekonomi warga ibu kota. Untuk mengatasinya, ia berupaya meningkatkan pelayanan air minum perpipaan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa diakses semua wilayah.
Menurut Anies masalah paling mendasar yang dihadapi warga dengan kemampuan ekonomi rendah adalah mereka harus membayar mahal demi bisa mendapatkan air bersih. Sementara kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas justru mendapatkan harga yang lebih murah.
"Bagi mereka yang secara status sosial ekonomi tinggi, itu biaya perolehan airnya lebih murah dibandingkan rakyat yang sosial ekonominya lemah. Tapi justru biaya yang dikeluarkan terhadap air itu sering tinggi," ujar Anies dalam diskusi Balkoters Talk dengan tema Pelayanan Merata Air Minum Jakarta yang digelar secara virtual, Rabu (1/9/2021).
Untuk mengatasi masalah tarif ini, pihaknya telah mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM JAYA.
Dengan adanya subsidi ini, warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar Rp 32.500 per meter kubik air sekarang menjadi Rp 3.500 per meter kubik.
"Turunnya hampir 90 persen. Jadi membayar hanya kurang lebih 10 persen. Bahkan nilai ini pun menjadi sesuatu yang terjangkau," kata Anies.
"Begitu juga dengan warga Jakarta yang di daratan, ketika membeli air penjual gerobak ini mereka membayar sekitar Rp 70.000 per meter kubik. Kira-kira untuk satu bulan itu mereka keluarkan Rp 600.000 per bulan untuk konsumsi air bersih," tambahnya menjelaskan.
Selain mengurangi tarif, pihaknya melalui PAM Jaya juga telah menyediakan kios air di daerah yang belum terjangkau air perpipaan. Sementara untuk di Kepulauan Seribu, pihaknya menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air siap minum.
Dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya mereka akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah.
Baca Juga: Anies Kumpulkan 7 Fraksi, PDIP: Interpelasi Bukan untuk Ditakuti
"Subsidi, SWRO, dan kios air adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi yang permanen yang lebih sustainable. yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office