Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui tarif air kerap menimbulkan ketimpangan ekonomi warga ibu kota. Untuk mengatasinya, ia berupaya meningkatkan pelayanan air minum perpipaan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa diakses semua wilayah.
Menurut Anies masalah paling mendasar yang dihadapi warga dengan kemampuan ekonomi rendah adalah mereka harus membayar mahal demi bisa mendapatkan air bersih. Sementara kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas justru mendapatkan harga yang lebih murah.
"Bagi mereka yang secara status sosial ekonomi tinggi, itu biaya perolehan airnya lebih murah dibandingkan rakyat yang sosial ekonominya lemah. Tapi justru biaya yang dikeluarkan terhadap air itu sering tinggi," ujar Anies dalam diskusi Balkoters Talk dengan tema Pelayanan Merata Air Minum Jakarta yang digelar secara virtual, Rabu (1/9/2021).
Untuk mengatasi masalah tarif ini, pihaknya telah mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM JAYA.
Dengan adanya subsidi ini, warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar Rp 32.500 per meter kubik air sekarang menjadi Rp 3.500 per meter kubik.
"Turunnya hampir 90 persen. Jadi membayar hanya kurang lebih 10 persen. Bahkan nilai ini pun menjadi sesuatu yang terjangkau," kata Anies.
"Begitu juga dengan warga Jakarta yang di daratan, ketika membeli air penjual gerobak ini mereka membayar sekitar Rp 70.000 per meter kubik. Kira-kira untuk satu bulan itu mereka keluarkan Rp 600.000 per bulan untuk konsumsi air bersih," tambahnya menjelaskan.
Selain mengurangi tarif, pihaknya melalui PAM Jaya juga telah menyediakan kios air di daerah yang belum terjangkau air perpipaan. Sementara untuk di Kepulauan Seribu, pihaknya menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air siap minum.
Dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya mereka akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah.
Baca Juga: Anies Kumpulkan 7 Fraksi, PDIP: Interpelasi Bukan untuk Ditakuti
"Subsidi, SWRO, dan kios air adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi yang permanen yang lebih sustainable. yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
-
Resmi Ditahan, Gus Yaqut Lebaran di Rutan KPK
-
Banser Bakar Baju Usai Gus Yaqut Pakai Rompi Oranye Tahanan: KPK Zhalim!
-
Usai Diperiksa dalam Kasus Haji, Gus Yaqut Ditahan KPK dan Tutupi Borgol Pakai Buku
Terkini
-
Alasan KPK Baru Tahan Gus Yaqut Sekarang: Tak Ingin Terburu-buru dan Tunggu Bukti
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: ASIsrael Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Hampir 1 dari 10 Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Apa Penyebabnya?
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Seorang Tersangka Harus Dipenuhi Haknya Meski Masih Penyidikan
-
KPK Ungkap Akal-akalan Gus Yaqut Bagi Kuota Haji Tambahan 50:50 Persen
-
Dua Tanker Diledakkan, Iran Kirim Ultimatum: Harga Minyak Akan Melonjak Brutal!
-
Sekolah Rakyat Diperluas, Budiman: Investasi Masa Depan untuk Putus Rantai Kemiskinan
-
Dubai Diguncang Drone Iran! Eks Bos Leeds United Sebut Pemerintah UEA Sensor Ketat
-
Peringati Hari Wanita Sedunia, Mahasiswi di Aksi Kamisan: Perempuan Masih di Hierarki Terbawah
-
Data Dukcapil: Junaidi dan Nur Hayati Jadi Nama Paling Banyak Dipakai di Indonesia