Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan Kementerian Kesehatan harus berkolaborasi dengan instasi lain terkait aplikasi PeduliLindungi, menyusul bocornya data diri Presiden Joko Widodo melalui sertifkat vaksin.
Rahmat menilai persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli di bidang tersebut. Karena itu perlu lebih koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin keamanan data pribadi di aplikasi yang mereka kelola.
"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Sementara itu, terkait kebocoran data yang terus berulang hingga kini dialami sendiri oleh kepala negara, Rahmat mengatakan bahwa hal tersebut jangan dianggap wajar. Perlu investigasi lebih lanjut dan mitigasi agar kebocoran data tidak terjadi lagi dan lagi.
"Ini artinya bahwa sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman. Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," kata Rahmat.
Reaksi Istana
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan terkait beredarnya Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi melalui sertifikat vaksin di PeduliLindungi.
Data diri Jokowi itu bocor dan viral di media sosia. Bahkan seorang warganet mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang lengkap dengan NIK, tanggal lahir dan keterangan vaksinasi dosis kedua.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," ujar Fadroel saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
Ia pun berharap pihak terkait melakukan langkah-langkah khusus agar tak terjadi kejadian serupa. Hal tersebut agar data milik masyarakat terlindungi.
"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," katanya.
Viral
Diketahui, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi. Hal itu terungkap setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar surat vaksinasi milik Jokowi di media sosial, Twitter.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Berita Terkait
-
Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
-
Istana Buka Suara Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Jokowi Bocor
-
Sertifikat Vaksin Jokowi dan NIK Mudah Dilihat Publik, Menkominfo: Tanyakan ke Kemenkes
-
Beredar Surat Vaksin Jokowi Lengkap dengan NIK, Istana: Segera Lakukan Langkah Khusus!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa