Penangkapan Pembentang Poster Jokowi, Pengamat: Jauh dari Nilai Demokrasi

Suara.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai ditangkapnya seorang warga yang membentangkan poster Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Bahkan menurutnya penangkapan terhadap seorang warga tersebut keliru. 

"Ditangkapnya yang membentangkan itu sebenarnya jauh dari nilai-nilai demokrasi. Saya sih kalau dari kacamata demokrasi terus terang memang keliru (Ditangkapnya pria pembentang poster) ini," ujar Herry saat dihubungi Suara.com, Kamis (9/9/2021).

Warga yang sebelumnya ditangkap tersebut kini diketahui telah dipulangkan. 

Herry menduga bahwa ditangkapnya warga pembentang poster tersebut karena pemerintahan Presiden Joko Widodo tak ingin mengharapkan kritikan yang  dianggap mengganggu.

"Jadi presiden dan jajaran ini sepertinya tidak ingin banyak kritikan di zaman pandemi ini diharapkan , karena mungkin terlihat mengganggu," tutur Herry.

Tak hanya itu, Herry menuturkan seharusnya Jokowi dan jajaran bisa menerima kritikan tersebut.  Yakni dengan memanggil jajaran terkait mempertanyakan alasan aparat yang menangkap pria tersebut. 

"Tapi di sisi lain sebenarnya ketika presiden dan jajarannya ini, melihat ini lebih komprehensif tentunya akan menerima kritikan. Jika memang, pak presiden dan jajarannya berkenan misalnya memanggil orang tersebut melalui Kapolri kah atau dari menterinya ataukah dari kepala staf kepresidenan memanggil ada apa sebenarnya sampai melakukan tindakan seperti itu," kata Herry 

Apalagi kata dia, aksi yang dilakukan warga blitar tersebut bukanlah tindakan kriminal.

Baca Juga: Warga Bentangkan Poster ke Jokowi Ditangkap Polisi, Gus Nadir: Ini Tindakan Berlebihan

"Itu bukan tindakan kriminal, karena presiden bukan simbol negara yang seperti diagung-agungkan atau disampaikan oleh pihak koalisi pemerintah termasuk lingkarannya," sambungnya. 

Menurutnya, poster yang ditujukan kepada Jokowi merupakan aspirasi yang wajar mengungkapkan seorang warga di masa pandemi.

Sebab kata Herry, Jokowi pernah menyampaikan pernyataan bahwa kebijakan PPKM membuat warga semakin menjerit. 

"Pak presiden ini pernah mengatakan bahwa kebijakannya sekarang ini yaitu PPKN yang terus berlanjut itu membuat masyarakat menjerit , beliau sendiri yang menyampaikan jadi kondisi stabilitas emosional suasana kebatinan masyarakat di pandemi ini kurang stabil. Jadi wajar mereka mengeluarkan kritikan atau saran," ucap Herry. 

Lebih lanjut, seharusnya kata Herry, kritikan seorang warga tersebut tak perlu direspon dengan berlebihan.

"Tetapi tentunya sejauh ini tidak ada masalah kritikannya, auto kritik terhadap pemerintah oleh masyarakat sendiri. Yang terpenting adalah yang kita jaga tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap misalnya disintegrasi sosial. Itu kan tidak sejauh itu ini hanya sebatas ungkapan perasaan, itu kenapa harus direspon lebih-lebih ya overacting," katanya