Suara.com - Pemerintah tengah berupaya mengubah penyebaran Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Maksud dari endemi tersebut ialah memberlakukan Covid-19 sebagai sebuah penyakit infeksius yang sama dengan penyakit lainnya.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan upaya mengubah menjadi endemi tersebut artinya menanggapi Covid-19 sebagai penyakit yang bisa dikendalikan.
Namun harapan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab, ada beberapa upaya yang mesti dilakukan pemerintah, misalnya melihat perkembangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kondisi lingkungan.
"Karena saya rasa naik-turunnya kasus ini juga terkait dengan kondisi iklim, kondisi lingkungan itu saya kira sangat berpengaruh, nanti akan kita pelajari, kita amati," kata Muhadjir saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PMK, Selasa (14/9/2021).
Kemudian, pemerintah harus mengupayakan untuk menurunkan rasio kematian menjadi nol persen. Hal tersebut harus bisa dilakukan supaya menganggap Covid-19 bukan menjadi penyakit istimewa.
"Tapi akan kita lihat sebagai penyakit biasa merupakan bisa dikategorikan sebagai jenis penyakit infeksius seperti yang lain," ujarnya.
Misalnya saja, pemerintah mengharapkan kalau masyarakat nanti sudah tidak perlu dipaksa untuk menggunakan masker tetapi sudah secara otomatis sadar kalau itu mesti dilakukan.
"Mereka tidak perlu dipelototi, diingatkan apalagi di-sweeping hanya untuk memakai masker, masyarakat juga semakin paham bagaimana pakai masker yang baik, yang tepat dan seterusnya," ujarnya.
Kalau misalkan kesadaran masyarakat tersebut tumbuh dengan baik, maka secara perlahan Covid-19 akan sama dengan penyakit lainnya seperti demam berdarah.
Baca Juga: Menko PMK Sebut Protokol Kesehatan Jadi Kunci Ubah Pandemi Covid-19 Jadi Endemi
Selain itu, masyarakat juga diharapkan bisa lebih mandiri dalam upaya tracking di mana ketika ada yang terpapar Covid-19 bisa langsung lapor ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Sehingga tracking bisa cepat dilakukan tanpa harus menimbulkan keributan.
"Jadi yang penting sebetulnya adalah kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menyongsong endeminisasi Covid-19 ini," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Menko PMK Sebut Protokol Kesehatan Jadi Kunci Ubah Pandemi Covid-19 Jadi Endemi
-
Menkes Ungkap Sederet Skenario Pemerintah Hadapi Masa Endemi Covid-19
-
Bakal Jadi Endemi, Pemerintah Minta Masyarakat Siap Berdampingan dengan Covid-19
-
Transisi Pandemi ke Endemi, Jokowi Minta Masyarakat Mulai Belajar Hidup Bersama Covid-19
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat