Suara.com - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, KPU seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran Pemilu. Hal itu menyusul naiknya usulan anggaran Pemilu 2024 tiga kali lipat dari pemilihan umum sebelumnya.
Guspardi mencatat, pada Pemilu 2014 anggaran sekitar Rp 16 triliun dan Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun.
"Sedangkan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 86,2 triliun, artinya terjadi kenaikan lebih tiga kali lipat. KPU seharusnya bisa kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran. Juga memperlihatkan kepekaan dengan kondisi pandemi Covid-19," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).
Menurut Guspardi, bengkaknya anggaran Pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah anggaran untuk honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan.
"Ketua KPU mengatakan 70 persen dari total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 86,2 triliun. Jika dikalkulasi, berarti lebih Rp 60 triliun tersedot hanya untuk honorarium," kata Guspardi.
Tingginya anggaran untuk honorarium itu lantaran kekinian KPU mengusulkan honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing. Mulai dari honor untuk PPS, PPK, KPPS dan lain-lain.
Sementara itu, untuk pengadaan infrastruktur kantor yang turut dianggarkan sekitar Rp 3,2 triliun. Di sisi lain, anggaran untuk mobilitas sekitar Rp 287 miliar.
Menanggapi itu, Guspardi menilai sebaiknya KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU bisa menggunakan gedung milik pemerintah daerah.
Guspardi menyebut KPU pusat hanya perlu melakukan pendekatan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai fasilitator kepada kepala daerah untuk meminjamkan kantor yang mereka kelola.
Baca Juga: PKB: Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun Setara 30 Persen Biaya Ibu Kota Baru
"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp 287 M. Nilainya juga tidak sedikit kan. Kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," imbuh Guspardi.
Berita Terkait
-
PKB: Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun Setara 30 Persen Biaya Ibu Kota Baru
-
Target Menang Pemilu 2024, PPP Gandeng Anak Muda Bersinergi Bangun Negeri
-
Hemat Anggaran, KPU Diminta Persingkat Tahapan Kampanye Pemilu 2024
-
PAN Targetkan Raih Tiga Besar di Pemilu 2024
-
KPU di Daerah Diminta Samakan Persepsi Mengenai Pilpres 2024 dengan Legislator
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali