Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menerima aduan dan membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para sopir logistik terkait syarat perjalanan selama masa pandemi Covid-19.
Sebelum diterima oleh KSP, para sopir logistik yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia berencana untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis (23/9) mendatang. Dalam aksinya mereka menuntut kemudahan syarat perjalanan kepada pemerintah.
Namun, rencana aksi demonstrasi ini batal setelah perwakilan sopir logistik bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
"Pada hari Kamis, kami ingin menggelar aksi demonstrasi serentak seluruh Indonesia, namun hari ini kami ditemui oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan besar harapan kami agar KSP Moeldoko bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para sopir," kata Hadi, salah satu perwakilan dari Konfederasi Sopir Logistik Indonesia.
Para sopir mengeluhkan tentang syarat perjalanan yang dianggap masih menyulitkan mereka untuk mendistribusikan logistik antar daerah dan antar pulau.
Diantaranya adalah syarat tes rapid antigen bagi para sopir logistik, terutama yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Mereka mengaku syarat rapid antigen ini berlaku bagi semua sopir baik yang sudah maupun belum divaksinasi. Namun sayangnya jam pelayanan tes rapid antigen gratis ini masih sangat terbatas, yakni dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam.
Para sopir pun mengeluhkan pengiriman logistik di malam hari yang terhambat karena syarat tes rapid antigen ini. Bahkan, tak jarang hal ini juga menyebabkan penumpukan antrian di pelabuhan.
Mendengar aduan tersebut, Moeldoko langsung menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk berkoordinasi memecahkan permasalahan para sopir logistik.
Baca Juga: Banyak Masyarakat Indonesia Incar Beli Apartemen di Australia Selama Pandem, Ini Alasannya
"Saya sudah menghubungi Menkes Budi Gunadi dan menjelaskan semua permasalahan para sopir. Beliau akan mendorong percepatan program vaksinasi untuk semua sopir logistik," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko juga mengatakan bahwa KSP telah meminta Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan protokol baru syarat perjalanan untuk sopir logistik.
Lebih lanjut, Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro juga mengatakan bahwa KSP akan memfasilitasi vaksinasi gratis untuk para sopir logistik yang masih belum menerima vaksin.
Berita Terkait
-
Bangga! Ibu Guru Bharti Kalra Bagi-bagi HP Gratis ke Murid Miskin untuk Belajar Online
-
Banyak Masyarakat Indonesia Incar Beli Apartemen di Australia Selama Pandem, Ini Alasannya
-
Angka Imunisasi Anak Masih Rendah Selama Pandemi Covid-19
-
Efek Pandemi Covid-19: Kasus KDRT, Anak Putus Sekolah hingga Hamil di Luar Nikah Meningkat
-
Efek Pandemi RI: Makin Banyak Anak Putus Sekolah, Korban KDRT hingga Hamil di Luar Nikah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur