Suara.com - Bukhori dari Komisi VIII DPR RI mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini terkait program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Salah satu yang menjadi dukungan prioritas wakil rakyat ini adalah bantuan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19.
"Yang menarik untuk kali ini adalah kita bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim. Anak yatim ini per anak, per kepala mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200 ribu, sedangkan yang belum sekolah Rp300 ribu, ini saya kira yang terbaru," kata Bukhori, saat penyaluran bantuan ATENSI bersama Mensos, di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).
Politikus partai PKS itu, mengungkapkan untuk Kabupaten Kendal sendiri, sudah tersalurkan sekitar 70 anak dari kuota 700 anak. Ia juga menyampaikan, pada 2022, bantuan tersebut tidak hanya untuk anak yatim piatu yang terdampak Covid-19, melainkan untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia yang tidak terdampak pandemi.
"Kuota untuk berikutnya tidak hanya karena Covid-19, pada 2022, semua anak yatim di Indonesia, kita berharap mendapatkan bantuan. Kita berikan anggaran itu kurang lebih kuota 5 juta anak yatim," kata Bukhori.
Kemensos sebelumnya mengusulkan anggarannya Rp11,64 triliun untuk 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah. Meski didukung penuh oleh Komisi VIII DPR RI, tapi usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Bukhori menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"DPR yang sebelumnya mengusulkan, dan kemudian ibu menteri setuju. Kami tidak hanya mendukung, tapi mengawal sampai kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya.
Senada dengan hal itu, Mensos juga berharap, agar usulan anggaran untuk 2022 yang tak lagi hanya untuk anak yatim karena Covid-19, tapi juga untuk anak yatim bukan karena Covid-19 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat disetujui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati, tapi itu kan dilihat juga anggarannya," kata Risma.
Baca Juga: Lanjutkan Program Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi, Kemensos Siapkan Rp 78,25 Triliun
Sebagai Informasi, data per 23 September 2021 tercatat, bansos anak yatim piatu akan tersalurkan pada 38.000 anak. Adapun yang sudah divalidasi sebanyak 28.000 anak dan 10.000 anak sedang dilakukan pendataan ulang.
Kemudian yang sudah dilakukan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak, dan yang sudah pencairan sebanyak 2.000 anak.
Berita Terkait
-
Pemerintah Jakarta Belum Berencana Lanjutkan Program Bantuan Tunai
-
Dinsos DKI: Kita Ikut Kebijakan Pusat untuk BST Dihentikan
-
Mensos Risma Ajak Mahasiswa Pertajam Kemampuan Analisa untuk Selesaikan Tantangan Bangsa
-
Lanjutkan Perlindungan untuk Masyarakat Pandemi, Kemensos Alokasikan Rp74,08 T di 2022
-
Ratusan Anak di Pekanbaru Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut