Suara.com - Sedikitnya 100 negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, berupaya agar hak paten vaksin covid-19 dihapus.
Dengan penghapusan itu, negara-negara yang lebih miskin bisa secara mudah mendapatkan vaksin generik covid-19.
Tingkat vaksinasi di Australia saat ini sudah naik dibandingkan beberapa bulan lalu, namun di saat yang sama banyak negara miskin bahkan belum memulai vaksin covid-19.
Contohnya saja belasan negara di Afrika dan Timur Tengah, bahkan negara tetangga terdekat seperti Papua Nugini baru, yang baru melakukan vaksinasi terhadap 1-2 persen penduduk mereka.
Dalam mendukung ketersediaan vaksin generik yang lebih murah, Australia mendukung usulan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar paten untuk vaksin, pengobatan dan tes covid-19 dihapus.
Diharapkan negara-negara yang lebih miskin akan bisa melakukan vaksinasi lebih cepat, dengan tujuan mengurangi kemungkinan munculnya varian covid baru.
Namun berbagai perusahaan obat-obatan yang sudah memproduksi vaksin tersebut menentang dan mengatakan negara-negara miskin tersebut sudah mendapatkan vaksin yang lebih murah.
Apa yang dimaksudkan penghapusan paten?
Kita mungkin sudah mengenal sebutan obat-obatan generik, yang biasanya lebih murah dibandingkan obat yang sama.
Kandungan obat generik sebenarnya sama dengan obat lainnya.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
Obat generik bisa dipasarkan karena paten atau hak eksklusif atas obat tersebut sudah habis masa berlakunya.
Hak paten adalah hak yang dimiliki perusahaan pembuatnya untuk melindungi mereka, karena perusahaan tersebut sudah mengeluarkan dana besar untuk melakukan pembuatan dan uji coba sebelum bisa dipasarkan.
Hal demikian juga berlaku untuk vaksin.
Saat ini aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah hak paten monopoli selama 20 tahun bagi vaksin dan obat-obatan baru, sebelum kemudian versi generik yang lebih murah bisa diproduksi.
Namun tahun lalu, India dan Afrika Selatan dengan dukungan dari lebih 60 negara anggota WTO mengusulkan agar hak paten dihapuskan sementara, karena untuk bisa menangani covid-19 dengan segera.
Bagaimana pendapat pendukung dan penentang penghapusan paten?
Negara pendukung penghapusan paten mengatakan negara-negara yang lebih miskin akan bisa memproduksi vaksin sendiri yang lebih murah.
Berita Terkait
-
Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
-
Pemerintah Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Update Covid-19 Global: Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Kota Bekasi Siapkan Booster Vaksin Covid-19 untuk Guru
-
Asyik! Masyarakat 65 tahun ke atas di Portugal Boleh Dapat Vaksin Covisd-19 Booster
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
Terkini
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Vonis Bersalah Warga Adat Maba Sangaji
-
Biodata dan Kekayaan Steve Forbes yang Dibuat Terbahak oleh Candaan 'Kampus Oxford' Prabowo
-
Era Patrick Kluivert Resmi Berakhir, Suara dari Parlemen Ingin Shin Tae-yong Kembali
-
Tragis, 11 Warga Adat Maba Sangaji Divonis Bersalah saat Memprotes Tambang Diduga Ilegal
-
Soal Dugaan Peredaran Narkoba di Lapas, Dirjen IMIPAS: Kita Sudah Melakukan Pengawasan
-
LRT Jakarta Prioritaskan Rute ke JIS-PIK 2, Opsi ke Dukuh Atas Dikesampingkan, Ini Alasannya
-
LRT Jakarta Prioritaskan Rute ke JIS-PIK 2, Opsi ke Dukuh Atas Dikesampingkan, Ini Alasannya
-
BNI Mendukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy PT Geo Dipa Energi (Persero)
-
Mimpi 287 Juta Rakyat Indonesia 'Dikubur' Kluivert, Istana Minta PSSI Gercep Cari Penggatinya
-
Dapat Lampu Hijau dari KPK, Pramono 'Gatel' Mau Bereskan Tiang Monorel Mangkrak di Kuningan