Suara.com - Presiden Jokowi disarankan mengumpulkan para ketua umum partai politik guna membahas jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu seturut belum ada kesepakatan antara pemerintah, fraksi di Komisi II DPR dan KPU.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memandang skenario pertemuan antara presiden dan para ketum parpol dimatangkan lebih dahulu.
PPP sendiri mengaku tidak masalah dengan usulan tersebut. Mengingat pertemuan antara ketuam umum parpol dengan Jokowi memang merupakan agenda rutin, ditambah parpol di Parlemen juga berkomunikasi dengan presiden.
"Hanya tentu perlu dimatangkan dulu semua skenario ditingkat menteri/kepala lembaga terkait dengan jajaran partai," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Dengan begitu, hasil pertemuan antara presiden dengan ketum-ketum parpol nantinya bisa menjadi altertanif termasuk menyoal jadwal Pemilu 2024z
"Jadi jangan masih mentah kemudian dibawa ke pertemuan presiden dengan para ketum parpol," kata Arsul.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Presiden Jokowi perlu turun tangan mencampuri hal penentuan tanggal Pemilu 2024. Jokowi disarankan Arif mengundang ketua umum partai politik untuk menyatukan suara terkait tanggal pencoblosan.
Sebab diakui Arif belum ada satu suara dan tirik temu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan antara pihak pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu ya agak bersabar sedikit. Bahkan jika diperlukan, menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Baca Juga: Wanti-wanti Jokowi ke Pasukan Komcad: Dikerahkan Jika Negara Darurat Militer
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa berpendapat bahwa ketua umum partai politik memang perlu melangsungkan pertemuan. Tujuannya ialah untuk membahas perihal tanggal Pemilu 2024 hingga mencapai satu suara.
"Kalau pada prinsipnya ya DPR kalau KPU dengan pemerintahnya bisa satu suara ya kita tidak ada masalah. Nah karena itu kita mendoronglah pimpinan parpol ini untuk bisa ketemu," kata Saan.
Berita Terkait
-
Wanti-wanti Jokowi ke Pasukan Komcad: Dikerahkan Jika Negara Darurat Militer
-
Pimpinan Komisi II Tegaskan Belum ada Keputusan Tanggal Pemilu Serentak 2024
-
Jadwal Pemilu 2024: PDIP Pilih KPU Ketimbang Pemerintah, Ini Alasannya
-
Resmi! Jokowi Tetapkan Pasukan Komcad 2021 di Batujajar
-
PDIP Tak Setuju Usulan Pemeritah Soal Tanggal Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas