Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengatakan bahwa kehadiran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri masih diperlukan. Sehingga permintaan Anggota DPR RI Fadli Zon yang ingin membubarkan Densus 88 dinilai tidak tepat.
Santoso berujar Densus 88 masih diperlukan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dari kelompok yang mengacaukan kemanan dan ketertiban yang terorganisir.
"Belum saatnya (Densus 88) untuk dibubarkan," kata Santoso kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Ia mengatakan bahwa saat ini Polri juga sudah mulai membuat program pengamanan dan ketertiban yang responsif dengan mengutamakan tindakan yang humanis. Sehingga tindakan-tindakan Densus 88 dalam menghalau aksi teror tetap dibutuhkan.
Sebaliknya, Santoso me!gingatkan agar keberadaan Densus 88 juga tidak dijadikan alat pemerintah dalam menyerang pihak yang kritis.
"Keberadaan Densus 88 jangan dijadikan sebagai alat pemerintah untuk memukul pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah," kata Santoso.
Dianggap Narasi Berbahaya
Sebelumnya, Juru bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menilai pernyataan anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Fadil Zon yang meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dibubarkan dengan alasan islamophobia dan dijadikan komoditi tak berdasar. Menurutnya, pernyataan Fadli merupakan narasi yang kerap digunakan oleh kelompok teroris dan radikal.
"Selama ini narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut," kata Poengky kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Baca Juga: Fadli Zon Minta Densus Dibubarkan, Kompolnas: Narasi Biasa Digunakan Kelompok Teroris
Terlebih, Poengky menyatakan Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri menilai kinerja Densus 88 sangat baik. Bahkan, kata dia, Densus 88 merupakan salah satu detasemen anti teror terbaik di dunia.
Atas hal itu, Poengky pun menilai pernyataan Fadli yang meminta Densus 88 dibubarkan tidak mendasar. Apalagi, kata dia, anggota DPR RI itu tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri.
"Kami sangat kaget, heran dan menyayangkan statement Anggota DPR RI Bapak Fadli Zon yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditi," pungkasnya.
Islamophobia dan Komoditi
Fadli sebelumnya meminta Densus 88 dibubarkan. Ia mengatakan, teroris harusnya diberantas dan tak seharusnya dijadikan komoditas.
Pernyataan Fadli tersebut menanggapi salah satu artikel pemberitaan dari salah satu media yang memiliki judul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Lawan Praktik Calo, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan untuk Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung
-
Usai Dirawat di RS Polri, Gus Yaqut Dipindahkan Kembali ke Rutan KPK
-
Indonesia Punya Potensi Energi Surya Terbesar, Mengapa Pemanfaatannya Masih Minim?
-
Enggar Lukita: Rachmat Gobel Terlalu Baik untuk Dunia Politik
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Blak-blakan Soal Penggeledahan Polisi di Tengah Usut Korupsi MBG
-
Akal-akalan Jampidsus? Ngaku Rumah Sentul yang Digeledah Miliknya Sejak Lama, Kok Nggak Masuk LHKPN!
-
Bupati Sukoharjo Kena OTT KPK, Uang Miliaran Rupiah Disita
-
Pramono Anung Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Rachmat Gobel Sepekan Sebelum Wafat
-
Jadi Momok, LSAK Desak Prabowo Cabut Perpres Pelindungan Jaksa oleh TNI
-
Menteri Hukum: Program Pasti Ada Solusi Tak Sekadar Tampung Aduan, Namun Pastikan Penyelesaian