Suara.com - Eks Pegawai KPK, Rasamala Aritonang sepertinya semakin serius untuk membentuk partai politik. Eks Kepala Biro Hukum KPK juga telah menyiapkan nama partai itu, yakni "Partai Serikat Pembebasan".
Rasamala diketahui korban dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersama 56 pegawai lainnya hingga akhirnya dipecat pimpinan KPK pada 30 September 2021. Keinginan membentuk "Partai Serikat Pembebasan" itu diungkap Rasamala melalui akun Twitter pribadinya, @RasamalaArt.
"Namanya: "Partai Serikat Pembebasan". Serikat bermakna kebersamaan dan kekuatan kolektif sebagai suatu gerakan untuk membebaskan dari belenggu penderitaan, utamanya akibat kejahatan korupsi." Idiologinya: Pancasila yang hakiki bukan sekedar jargon," demikian cuitan Rasamala seperti dikutip Suara.com, Kamis (14/10/2021).
Terkait hal itu, eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo melalui akun Twitternya @yudiharahap46 memberikan dukungan terhadap Rasamala yang ingin mendirikan parpol.
Dalam cuitannya itu, Yudi berharap ketika Rasamala dapat mendirikan partai politik agar tetap menjaga integritas serta tetap berdiri diatas kebenaran dan terus menggelorakan antikorupsi.
"Pesan saya untuk bang @RasamalaArt yang akan mendirikan partai politik, agar tetap idealis, jaga konsistensi atas kebenaran, jangan kompromis, dan terus menggelorakan semangat antikorupsi," kicau Yudi.
Lebih lanjut, Yudi melihat masyarakat kekinian sangat menanti pemimpin muda yang bersih dari korupsi dan memiliki alternatif.
"Karena rakyat memang menanti pemimpin muda dan alternatif yang masih bersih dari korupsi."
Sebelumnya, Rasamala mengaku berkeinginan untuk mendirikan partai politik.
Baca Juga: Setelah Dipecat Firli Cs, Eks Pegawai KPK Punya Keinginan Dirikan Partai Politik
"Ya, kepikiran sih kalau mau bikin perubahan yang punya impact besar-kan partai politik adalah salah satu kendaraan strategis dalam sistem demokrasi," kata Rasamala saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/10/2021).
Rasamala yang merupakan korban pemecatan pimpinan KPK dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status menjadi ASN, melihat peluang membangun partai politik cukup terbuka lebar. Karena ia melihat publik banyak mengkritik partai-partai politik saat ini.
"Sementara ini kan publik banyak mengkritik parpol, jadi sebenarnya saya melihat ada peluang besar untuk membangun parpol yang bersih, berintegritas dan akuntabel," kata dia.
Berita Terkait
-
Setelah Dipecat Firli Cs, Eks Pegawai KPK Punya Keinginan Dirikan Partai Politik
-
Kisah Juliandi Tigor Simanjuntak, Eks Pegawai KPK Kini Jual Nasi Goreng
-
Ingin Rekrut 57 Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK jadi ASN, Polri: Tak Ada Seleksi
-
Lobi-lobi Sudah Jalan, Ketua MPR Bamsoet Yakin PPHN Disambut Baik Ketum Parpol, Asal...
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo