Suara.com - Seorang pemilik akun Twitter @fchkautsar menerima berbagai ancaman kekerasan dan upaya peretasan setelah menulis "Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gak sih" pada Rabu (13/10/2021), malam.
Salah satu pengguna akun yang mengancam mengenakan seragam polisi.
Jika terbukti ada anggota polisi justru ikut mengancam warga yang melakukan kritik, menurut anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari, tindakan tersebut sudah berlebihan dan mengarah pada unsur tindak pidana.
"Tindakan mengancam dan intimidasi melalui online seperti kejadian tersebut sudah mengarah pada tindak pidana, semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana" kata Taufik kepada wartawan dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).
Tindakan oknum (jika benar anggota) dinilai dapat merusak citra Polri dan menghambat program presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Taufik mendorong Polri menyikapi secara serius kasus ini.
Divisi Propam Polri diminta segera memproses oknum dan memberikan jaminan perlindungan kepada netizen yang menjadi korban.
"Jika dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas maka masyarakat akan merasa tidak aman karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi dan bertugas menegakkan hukum, tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di sosial media" tutur Taufik.
Ancaman dilakukan oleh akun-akun anonim, ada pula yang menggunakan foto, di antaranya mengenakan seragam polisi.
Baca Juga: Diteror Gara-gara Cuitan, Komisi III Minta Propam Tindak Tegas Polisi Pengancam Warganet
Southeast Asia Freedom of Expression Network beberapa waktu yang lalu telah menerima pengaduan atas kejadian tersebut.
Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet Unggul Sagena menyebutkan akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya.
Ancaman dan upaya peretasan terhadap akun itu sudah sangat meresahkan, kata Unggul.
"Iya, ini mengganggu. Apalagi nilai universal kepolisian itu kan to protect dan to serve, itu berlaku umum," kata Unggul.
Ancaman semacam itu dinilai menghalangi kebebasan berpendapat warga negara. "Karena SAFEnet memperjuangkan adanya hak digital, yaitu hak atas rasa aman, ini meresahkan sekali."
Korban disarankan juga melapor ke Divisi Propam Polri jika yang mengancam terbukti anggota polisi.
Berita Terkait
-
NasDem Sentil Projo Soal Isu Jokowi-Prabowo Renggang: Itu Nggak Relevan
-
Dasco Tepis Isu DPR Akan Evaluasi Hakim MK karena Revisi Aturan Pemilu
-
Ngeri! Putusan MK soal Pemilu Bisa Jerumuskan DPR dan Pemerintah Langgar Konstitusi?
-
Taufik Basari: Segera Selesaikan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
-
Diam-diam NasDem dan PDIP Sudah Bahas Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian