Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang mengusung tokoh lain di luar internal kader partai untuk menjadi calon presiden (Capres) maupun calon wakil presiden (Cawapres). Kekinian di internal partai masih banyak suara berbeda dan belum satu suara menunjuk satu tokoh.
Kendati diakui, nama Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang santer disebut sebagai tokoh yang paling diusung.
Waketum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa PPP sendiri sejauh ini belum membahas terkait Pilpres 2024. PPP kata Arsul masih fokus dengan konsolidasi internal untuk Pileg agar kursi PPP kembali setidaknya seperti Pemilu 2014.
"Karena itu terkait Pilpres bagi PPP masih cair. Tapi kalau bicara aspirasi ya memang elemen pendukung PPP sudah ada yang mulai bersuara dan menuju nama yang tidak sama. Tentu ini dinamika yang memang tidak bisa dilarang," kata Arsul kepada wartawan, Senin (18/10/2021).
PPP sendiri realistis dalam mengusung capres dari internal kader. Mengingat PPP tidak bisa mengusung calonny secara sendiri, sebab adanya ambang batas pencalonan presiden.
Karena itu, selain nama Suharso, PPP juga mulai melirik nama-nama lain.
"Pak Suharso diusung sebagai calon internal, tapi karena PPP juga harus realistis sebagai partai paling kecil di parlemen, maka selain Pak Suharso kami juga perlu melirik sejumlah nama lain," ujar Arsul.
Arsul menilai ada peluang bagi partai-partai mengusung nama di luar kader internal. Melalui koalisi nantinya partai politik bisa menyepakati untuk mengusung tokoh lain yang memang tidak dari partai manapun.
"Apalagi kami melihat bisa jadi ada koalisi partai yang sepakat untuk mengusungnya capres dan cawapres tidak dari salah satu partai, tapi tokoh yang bisa menjadi milik bersama," kata Arsul.
Baca Juga: Jelang HUT ke-57, Golkar Pasang Target Menang 60 Persen Pilkada, Pileg 20 Persen
Tertarik Gabung Poros Ketiga
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi mengatakan bahwa PPP memungkinkan bergabung dalam poros ketiga untuk koalisi di Pemilihan Presiden ({Pilpres) 2024.
Baidowi mengatakan kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Dengan ambang batas itu, diketahui yang memenuhi untuk mencalonkan presiden tanpa koalisi ialah PDI Perjuangan. Sementara partai-partai lain memang perlu koalisi agar perolahan suara memenuhi ambang batas.
"Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, satu poros Golkar, dan satulagi poros lainnya," kata Baidowi dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/10/2021)
Baidowi mengatakan dalam poros ketiga itulah kemungkinan PPP bisa bergabung. Ia menyebutkan poros ketiga bisa saja gabungan dari Nasdem, PAN, dan PPP.
"Di poros yang lain itu, itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Baidowi.
Berita Terkait
-
Jelang HUT ke-57, Golkar Pasang Target Menang 60 Persen Pilkada, Pileg 20 Persen
-
Cak Imin Terang-terangan Maju di Pilpres 2024: Saya Rasa Itu Tantangan, Saya Siap
-
Hasto Kristiyanto Sebut Ganjar Pranowo Salah Satu Kader Terbaik PDIP
-
Viral Video Dukung Barisan Celeng dan Ganjar Pranowo Capres 2024 di Banjarnegara
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran