Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang mengusung tokoh lain di luar internal kader partai untuk menjadi calon presiden (Capres) maupun calon wakil presiden (Cawapres). Kekinian di internal partai masih banyak suara berbeda dan belum satu suara menunjuk satu tokoh.
Kendati diakui, nama Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang santer disebut sebagai tokoh yang paling diusung.
Waketum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa PPP sendiri sejauh ini belum membahas terkait Pilpres 2024. PPP kata Arsul masih fokus dengan konsolidasi internal untuk Pileg agar kursi PPP kembali setidaknya seperti Pemilu 2014.
"Karena itu terkait Pilpres bagi PPP masih cair. Tapi kalau bicara aspirasi ya memang elemen pendukung PPP sudah ada yang mulai bersuara dan menuju nama yang tidak sama. Tentu ini dinamika yang memang tidak bisa dilarang," kata Arsul kepada wartawan, Senin (18/10/2021).
PPP sendiri realistis dalam mengusung capres dari internal kader. Mengingat PPP tidak bisa mengusung calonny secara sendiri, sebab adanya ambang batas pencalonan presiden.
Karena itu, selain nama Suharso, PPP juga mulai melirik nama-nama lain.
"Pak Suharso diusung sebagai calon internal, tapi karena PPP juga harus realistis sebagai partai paling kecil di parlemen, maka selain Pak Suharso kami juga perlu melirik sejumlah nama lain," ujar Arsul.
Arsul menilai ada peluang bagi partai-partai mengusung nama di luar kader internal. Melalui koalisi nantinya partai politik bisa menyepakati untuk mengusung tokoh lain yang memang tidak dari partai manapun.
"Apalagi kami melihat bisa jadi ada koalisi partai yang sepakat untuk mengusungnya capres dan cawapres tidak dari salah satu partai, tapi tokoh yang bisa menjadi milik bersama," kata Arsul.
Baca Juga: Jelang HUT ke-57, Golkar Pasang Target Menang 60 Persen Pilkada, Pileg 20 Persen
Tertarik Gabung Poros Ketiga
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi mengatakan bahwa PPP memungkinkan bergabung dalam poros ketiga untuk koalisi di Pemilihan Presiden ({Pilpres) 2024.
Baidowi mengatakan kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Dengan ambang batas itu, diketahui yang memenuhi untuk mencalonkan presiden tanpa koalisi ialah PDI Perjuangan. Sementara partai-partai lain memang perlu koalisi agar perolahan suara memenuhi ambang batas.
"Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, satu poros Golkar, dan satulagi poros lainnya," kata Baidowi dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/10/2021)
Baidowi mengatakan dalam poros ketiga itulah kemungkinan PPP bisa bergabung. Ia menyebutkan poros ketiga bisa saja gabungan dari Nasdem, PAN, dan PPP.
"Di poros yang lain itu, itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Baidowi.
Berita Terkait
-
Jelang HUT ke-57, Golkar Pasang Target Menang 60 Persen Pilkada, Pileg 20 Persen
-
Cak Imin Terang-terangan Maju di Pilpres 2024: Saya Rasa Itu Tantangan, Saya Siap
-
Hasto Kristiyanto Sebut Ganjar Pranowo Salah Satu Kader Terbaik PDIP
-
Viral Video Dukung Barisan Celeng dan Ganjar Pranowo Capres 2024 di Banjarnegara
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek