Suara.com - Taliban memang berhasil merebut Kabul dan akhirnya menguasai Afghanistan, tetapi kewalahan mengelola perekonomian yang berantakan. Mereka berusaha membujuk para teknokrat untuk menjalankan perekonomian.
Dalam 20 tahun terakhir sejak pemerintahan Taliban dulu tumbang, Afghanistan sudah berkembang menjadi perekonomian dengan pasar bernilai miliaran dolar, sebagian besar dibiayai dari bantuan internasional.
Para teknokrat didikan barat lalu menjalankan institusi-institusi keuangan. Namun, sejak Taliban kembali merebut kekuasaan pertengahan Agustus lalu, kegiatan perekonomian praktis terhenti.
Bank-bank berhenti beroperasi karena kehabisan uang tunai, harga-harga barang, dan bahan bakar melonjak drastis karena produksi dan impor barang dari negara tetangga juga terhenti.
Situasi makin parah karena sebagian besar negara Barat menghentikan bantuannya. Menyadari kekurangannya, Taliban berusaha membujuk para teknokrat agar tidak meninggalkan negara itu dan turut membantu menstabilkan ekonomi.
Para ahli dan tenaga profesional keuangan menceritakan kepada kantor berita Associated Press (AP), Taliban memerintahkan birokrat dan pegawai Kementerian Keuangan dari pemerintahan sebelumnya untuk kembali bekerja, terutama di bank sentral dan bank lainnya milik negara.
"Mereka mengatakan, 'Kami bukan ahli, sedangkan Anda tahu apa yang lebih baik untuk negara'," kenang seorang pejabat bank sentral yang tidak ingin namanya disebut.
Taliban mengatakan kepadanya, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan," sambil memperingatkan, "Tuhan yang mengawasimu, dan kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan pada Hari Penghakiman."
Tidak cukup uang untuk menyediakan bahan pokok
Baca Juga: Bagi Qatar, Pengakuan Pemerintah Taliban Bukan Prioritas
Pada 2019, total pengeluaran pemerintah tercatat hampir $11 miliar. Menurut para teknokrat yang sekarang menasihati kepemimpinan Taliban, pendapatan domestik seluruhnya sekarang hanya sekitar 500 juta hingga 700 juta dolar, tidak akan cukup untuk membayar gaji pegawai publik atau menyediakan barang-barang kebutuhan dasar maupun jawa pelayanan publik yang esensial.
PBB memperkirakan, 95% dari populasi Afghanistan akan menderita kelaparan musim dingin ini dan 97% penduduknya berisiko jatuh di bawah garis kemiskinan.
Di Kementerian Keuangan dan bank sentral, agenda rapat hampir setiap hari berkisar pada pengadaan bahan pokok seperti tepung, dalam upaya untuk menangkal kelaparan.
Pemerintahan Taliban juga berusaha memusatkan pengumpulan bea cukai dan menemukan sumber pendapatan baru di tengah situasi serba kekurangan.
Harga bahan bakar dan listrik belakangan naik 80% listrik dan 40% kebutuhan gandum harus diimpor.
Pegawai negeri dan pekerja publik belum terima gaji
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre