Suara.com - Taliban memang berhasil merebut Kabul dan akhirnya menguasai Afghanistan, tetapi kewalahan mengelola perekonomian yang berantakan. Mereka berusaha membujuk para teknokrat untuk menjalankan perekonomian.
Dalam 20 tahun terakhir sejak pemerintahan Taliban dulu tumbang, Afghanistan sudah berkembang menjadi perekonomian dengan pasar bernilai miliaran dolar, sebagian besar dibiayai dari bantuan internasional.
Para teknokrat didikan barat lalu menjalankan institusi-institusi keuangan. Namun, sejak Taliban kembali merebut kekuasaan pertengahan Agustus lalu, kegiatan perekonomian praktis terhenti.
Bank-bank berhenti beroperasi karena kehabisan uang tunai, harga-harga barang, dan bahan bakar melonjak drastis karena produksi dan impor barang dari negara tetangga juga terhenti.
Situasi makin parah karena sebagian besar negara Barat menghentikan bantuannya. Menyadari kekurangannya, Taliban berusaha membujuk para teknokrat agar tidak meninggalkan negara itu dan turut membantu menstabilkan ekonomi.
Para ahli dan tenaga profesional keuangan menceritakan kepada kantor berita Associated Press (AP), Taliban memerintahkan birokrat dan pegawai Kementerian Keuangan dari pemerintahan sebelumnya untuk kembali bekerja, terutama di bank sentral dan bank lainnya milik negara.
"Mereka mengatakan, 'Kami bukan ahli, sedangkan Anda tahu apa yang lebih baik untuk negara'," kenang seorang pejabat bank sentral yang tidak ingin namanya disebut.
Taliban mengatakan kepadanya, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan," sambil memperingatkan, "Tuhan yang mengawasimu, dan kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan pada Hari Penghakiman."
Tidak cukup uang untuk menyediakan bahan pokok
Baca Juga: Bagi Qatar, Pengakuan Pemerintah Taliban Bukan Prioritas
Pada 2019, total pengeluaran pemerintah tercatat hampir $11 miliar. Menurut para teknokrat yang sekarang menasihati kepemimpinan Taliban, pendapatan domestik seluruhnya sekarang hanya sekitar 500 juta hingga 700 juta dolar, tidak akan cukup untuk membayar gaji pegawai publik atau menyediakan barang-barang kebutuhan dasar maupun jawa pelayanan publik yang esensial.
PBB memperkirakan, 95% dari populasi Afghanistan akan menderita kelaparan musim dingin ini dan 97% penduduknya berisiko jatuh di bawah garis kemiskinan.
Di Kementerian Keuangan dan bank sentral, agenda rapat hampir setiap hari berkisar pada pengadaan bahan pokok seperti tepung, dalam upaya untuk menangkal kelaparan.
Pemerintahan Taliban juga berusaha memusatkan pengumpulan bea cukai dan menemukan sumber pendapatan baru di tengah situasi serba kekurangan.
Harga bahan bakar dan listrik belakangan naik 80% listrik dan 40% kebutuhan gandum harus diimpor.
Pegawai negeri dan pekerja publik belum terima gaji
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah