Suara.com - Kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden memasuki tahun ke dua pada 20 Oktober 2021. Sejumlah catatan kritis pun disampaikan, salah satunya adalah peran Ma'ruf sebagai wapres dipertanyakan.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil survei Voxpol pada Juli lalu tingkat ketidakpuasan terhadap Ma'ruf cukup tinggi.
Menurutnya, dari hasil survei tersebut bisa terlihat bahwa publik hanya menganggap Ma'ruf Amin selama ini sebagai ban serep belaka.
"Ini sebetulnya kelihatan apakah memang pak Kiai Ma'ruf Amin dari kinerja itu dianggap sebagai ban serep, atau ban serep nggak kepakai," kata Pangi dalam acara diskusi daring bertajuk '2 Tahun Jokowi-Maruf Sudahkah Indonesia Baik?', seperti dikutip Suara.com, Kamis (21/10/2021).
Menurut Pangi, publik yang merasa tidak puas dengan Ma'ruf Amin bisa ditengarai dengan dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
"Model kedua adalah bisa saja dia bekerja tapi kurang tersosialisasikan atau jangan-jangan beliau tidak bisa bekerja. Karena kewenangan beliau digergaji angin atau memang persoalan kesehatan beliau," ujarnya.
Padahal, kata Pangi, Ma'ruf sudah diberikan tugas sangat bagus yakni mengurusi terkait dengan hal yang berbau syariah. Namun publik melihatnya kurang maksimal.
"Tapi lagi-lagi publik tidak melihat apa prestasi beliau akhir-akhir ini sehingga dia ban serep yang betul-betul tidak maksimal," katanya lagi.
Lebih lanjut, Pangi menilai pasangan Jokowi-Jusuf Kalla lebih memiliki peran ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Beberapa hari terakhir juga Maruf sempat diberikan kesempatan untuk menutup Pekan Olahraga Nasional atau PON di Papua, namun publik dirasa kurang mengetahui.
Baca Juga: BEM UI Ungkap Sejumlah Kegagalan Janji Jokowi-Ma'ruf, Salah Satunya Bikin KPK Lemah
"Tapi lagi-lagi publik nggak merasakan dari pak Maruf Amin," imbuh dia.
Berita Terkait
-
BEM UI Ungkap Sejumlah Kegagalan Janji Jokowi-Ma'ruf, Salah Satunya Bikin KPK Lemah
-
Ke Kalimantan Selatan, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Dan Jembatan Serta Tinjau Vaksinasi
-
Rapor Merah Jokowi! Novel Bamukmin: Harus Sadar Diri Untuk Mundur
-
BEM SI Geruduk Istana Negara Hari Ini : 7 Tahun Jokowi Khianati Rakyat
-
Polisi Bagi-bagi Permen di Aksi Depan Gedung Sate, Mahasiswa: Tumben Baik
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
Terkini
-
Terkuak! Motor Anggota Polri Nunggak Cicilan Jadi Pemicu Pengeroyokan Maut 2 Matel di Kalibata
-
Ratusan Rumah Luluh Lantak, Pemkab Agam Membutuhkan 525 Huntara Bagi Korban Banjir
-
Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu
-
Sidang Etik 6 Anggota Yanma Pengeroyok Matel di Kalibata Digelar Pekan Depan, Bakal Dipecat?
-
Menanti Status Bencana Nasional Sumatera sampai Warga Ingin Ajukan Gugatan
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?