Suara.com - Presiden Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Namun masyarakat menganggap harga itu masih terlampai mahal, sehingga ada tuntutan harga bisa lebih turun dan terjangkau.
Menanggapi turunnya harga PCR dan desakan dari masyarakat agar harga dapat lebih murah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemerintah bisa menjadikan Rp 300 ribu sebagai harga maksimal tes PCR.
Dengan begitu Dasco berharap ada kemungkinan harga bisa lebih rendah dari harga maksimal yang ditentukan.
"Saya pikir harga PCR Rp300 ribu harga maksimal. Kami akan coba di situ, nanti bisa lebih murah," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Sementara itu, untuk tes PCR sebagai syarat penerbangan, Dasco mengatakan nantinya harga tes PCR juga bisa dikemas atau bundling dengan pembelian tiket pesawat. Sehingga dengan begitu diharapkan harga bisa lebih terjangkau.
"Ya nanti bisa disimulasikan dulu bagaimana supaya caranya tidak memberatkan masyarakat gitu tapi perjalanan bisa berjalan dengan lancar tapi tidak merugikan masyarakat," kata Dasco.
Epidemiolog Minta Harga PCR Diturunkan Rp 99 Ribu
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Kamaluddin Latief meminta pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR hingga seharga tes antigen yakni Rp 99 ribu.
Kamaluddin menjelaskan, jika pemerintah ingin menerapkan aturan wajib tes PCR bagi semua pelaku perjalanan di semua moda transportasi maka harga tes PCR perlu ditekan.
Baca Juga: Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Pengamat: Kalau Bisa Harganya Seragam
"Mendorong pemerintah agar bisa menekan harga PCR serendah mungkin, bahkan jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen," kata Kamaluddin, Selasa (26/10/2021).
Pemerintah harus menyuntikkan subsidi pada setiap tes PCR agar aturan ini bisa diterima masyarakat yang dibebani wajib tes PCR meski sudah divaksin.
"Subsidi adalah opsi lain yang juga bisa ditawarkan pemerintah. Mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya," jelasnya.
Meski begitu, Kamalludin menilai upaya skrining penumpang pesawat melalui tes PCR sebagai standar tertinggi tes Covid-19 akan mengurangi resiko penularan yang bisa saja terjadi di dalam pesawat.
"Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau screening ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif yakni PCR adalah pilihan," sambungnya.
Dia menyebut hal ini juga bisa mengantisipasi munculnya kasus gelombang ketiga dan masuknya beberapa varian baru dari luar negeri, maka sistem tracing dan karantina juga harus diperketat.
Berita Terkait
-
Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Pengamat: Kalau Bisa Harganya Seragam
-
Harga Tes PCR Rp 300 Ribu Dinilai Masih Mahal, IDI Minta Pemerintah Bisa Berikan Subsidi
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Rp 300 Ribu, Kemenkes Mulai Menghitung
-
Turun Harga Tidak Selesaikan Masalah, Jokowi Harus Hapus Syarat PCR untuk Penerbangan
-
TERBARU Tarif Swab PCR di Mayapada Hospital, Siloam dan Bandara Soekarno-Hatta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis