Evaluasi Dua Tahun Jokowi-Maruf, GEBRAK: Hantu PHK Adalah Nyata

Suara.com - Juru Bicara aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sekaligus Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan di masa pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah bisa mencari jalan keluar agar kaum buruh selamat dari hantu PHK.

Pernyataan itu disampaikan Nining saat menggelar aksi unjuk rasa terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, Kamis (28/10/2021).

"Seharusnya pemerintah lebih fokus bagaimana mencari jalan keluar soal pandemi yaitu tentang persoalan agar kaum buruh tidak semakin tidak di PHK," kata dia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pada kenyataannya, beber Nining, pemerintah malah memaksakan untuk mengesahkan Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Kebijakan itu, dalam pandangan Nining adalah "Yang sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat."

Ia menyebut kaum buruh menjadi korban dari hantu yang bergentayangan di masa wabah Covid-19. Artinya, pemangkasan terhadap hak-hak kaum buruh adalah nyata.

"Kesulitan mencari lapangan kerja itu terwujud hari ini. Artinya itu adalah sebuah kebohongan belaka yang dilakukan oleh rezim hari ini," papar Nining.

Bertepatan Sumpah Pemuda

Hingga pukul 15.30 WIB, ratusan massa masih bertahan di lokasi meski hujan mengguyur kawasan tersebut. Nining menyampaikan, selama dua tahun Rezim Jokowi-Maruf malah membikin negeri ini semakin terpuruk.

"Di negeri kita ini, justru semakin yang kita rasakan adalah semakin mengalami keterpurukan gitu ya," kata Nining.

Baca Juga: Dua Tahun Jokowi-Ma'aruf, Mahasiswa dan Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Keterpurukan itu, kata Nining adalah situasi dan kondisi objektif yang dihadapi oleh kaum buruh yang makin sulit. Kemudian, semakin rendah dan lemahnya penegakan hukum yang membikin kesejahteraan kaum buruh makin menurun.

Nining mengatakan, hal itu adalah imbas dari sahnya Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Dia berpendapat, kebijakan itu, yang sejak awal dikritik oleh banyak pihak, terkesan ugal-ugalan dan justru tidak didengar oleh pemerintah.

"Termasuk Presiden pun memaksa diri melahirkan satu regulasi yang ugal-ugalan yang kemudian tanpa melihat apa yang menjadi kondisi objektif rakyatnya," sambung Nining.

Atas fakta itu, aliansi GEBRAK menilai jika hari ini pemerintah telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Kegagalan itu, lanjut Nining, menjadi pemantik bagi rakyat untuk kembali turun ke jalan -- bahkan di masa Pandemi Covid-19.

Pantauan Suara.com di lokasi, para buruh dan mahasiswa terus berteriak menyuarakan 13 tuntutan rakyat sejak pukul 11.00 WIB, bahkan hingga hujan lebat turun mereka tetap bersuara.

Namun, hingga pukul 15.30 WIB, tidak ada satupun pejabat dari dari Istana Kepresidenan atau pun Kementerian di sekitar Istana yang menemui massa aksi.

Elemen buruh yang bergabung dalam aksi ini antara lain, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.