Suara.com - Teheran menggelar konferensi dengan negara-negara tetangga Afganistan tentang masa depan politik dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut, tapi tanpa kehadiran Taliban.
Iran menggelar pertemuan tingkat menteri luar negeri bersama negara-negara tetangga Afganistan dan perwakilan Rusia pada Rabu (26/10) untuk membahas masa depan politik serta pembentukan pemerintahan baru Afganistan.
Konferensi yang diorganisir oleh Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran tersebut diikuti oleh menteri luar negeri Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Rusia.
Perwakilan "Emirat Islam" alias pemerintahan Taliban "belum" diundang, seperti dilansir media Afganistan TOLO News.
Iran dan Afganistan berbagi perbatasan sepanjang hampir 1.000 kilometer. Oleh karena itu kepentingan keamanan Teheran di Afganistan juga besar.
Kawasan perbatasan wilayah kedaulatan Iran terutama dihuni oleh minoritas Sunni.
Sementara mayoritas penduduk Iran adalah Syiah. Kelompok minoritas Sunni di Iran itu telah lama mengeluhkan diskriminasi oleh otoritas Iran.
Akibat infrastruktur yang buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, daerah-daerah di perbatasan Afganistan tersebut adalah yang termiskin dan paling tidak berkembang di Iran.
Teheran desak pemerintahan "inklusif" di Kabul
Baca Juga: Kepala Program Nuklir Iran Dibunuh di Jalan Dekat Ibu Kota Teheran
"Iran menginginkan perdamaian di Afganistan dan tidak menghendaki kekerasan dan terorisme", kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Chatibsadeh pekan lalu.
Iran mendukung pemerintahan inklusif, di mana semua kelompok politik terwakili.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada hari Minggu menyambut inisiatif Teheran dan mengungkapkan harapan agar hasilnya dapat menguntungkan Afganistan.
Euforia awal di Iran tentang penarikan Amerika Serikat dari negara tetangga telah menguap, dan suasananya telah berubah.
"Iran telah salah perhitungan,” tutur Fatemeh Aman, pakar tentang Iran di Institut Timur Tengah (Middle East Institute) yang berbasis di Washington, kepada DW.
"Struktur kepemimpinan Taliban memiliki banyak lapisan, rumit, tidak transparan. Itu membuat negosiasi dengan mereka sulit, dan tidak hanya bagi Iran.”
Berita Terkait
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz
-
Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
-
Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran
-
Khawatir Gila, Kongres AS Minta Dokter Periksa Kesehatan Mental Donald Trump
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO