Suara.com - Teheran menggelar konferensi dengan negara-negara tetangga Afganistan tentang masa depan politik dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut, tapi tanpa kehadiran Taliban.
Iran menggelar pertemuan tingkat menteri luar negeri bersama negara-negara tetangga Afganistan dan perwakilan Rusia pada Rabu (26/10) untuk membahas masa depan politik serta pembentukan pemerintahan baru Afganistan.
Konferensi yang diorganisir oleh Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran tersebut diikuti oleh menteri luar negeri Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Rusia.
Perwakilan "Emirat Islam" alias pemerintahan Taliban "belum" diundang, seperti dilansir media Afganistan TOLO News.
Iran dan Afganistan berbagi perbatasan sepanjang hampir 1.000 kilometer. Oleh karena itu kepentingan keamanan Teheran di Afganistan juga besar.
Kawasan perbatasan wilayah kedaulatan Iran terutama dihuni oleh minoritas Sunni.
Sementara mayoritas penduduk Iran adalah Syiah. Kelompok minoritas Sunni di Iran itu telah lama mengeluhkan diskriminasi oleh otoritas Iran.
Akibat infrastruktur yang buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, daerah-daerah di perbatasan Afganistan tersebut adalah yang termiskin dan paling tidak berkembang di Iran.
Teheran desak pemerintahan "inklusif" di Kabul
Baca Juga: Kepala Program Nuklir Iran Dibunuh di Jalan Dekat Ibu Kota Teheran
"Iran menginginkan perdamaian di Afganistan dan tidak menghendaki kekerasan dan terorisme", kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Chatibsadeh pekan lalu.
Iran mendukung pemerintahan inklusif, di mana semua kelompok politik terwakili.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada hari Minggu menyambut inisiatif Teheran dan mengungkapkan harapan agar hasilnya dapat menguntungkan Afganistan.
Euforia awal di Iran tentang penarikan Amerika Serikat dari negara tetangga telah menguap, dan suasananya telah berubah.
"Iran telah salah perhitungan,” tutur Fatemeh Aman, pakar tentang Iran di Institut Timur Tengah (Middle East Institute) yang berbasis di Washington, kepada DW.
"Struktur kepemimpinan Taliban memiliki banyak lapisan, rumit, tidak transparan. Itu membuat negosiasi dengan mereka sulit, dan tidak hanya bagi Iran.”
Berita Terkait
-
Afghanistan Pulihkan Akses Internet 48 Jam Setelah Penutupan Taliban
-
Kontroversi Piala Dunia 2026: Amerika Tolak Visa Delegasi Iran, Tuduhan Standar Ganda Mencuat
-
Peluru Taliban yang Menyalakan Perjuangan Malala untuk Pendidikan
-
Israel vs Iran: Potensi Perang Dunia III?
-
CEK FAKTA: Benarkah Kementerian Dalam Negeri Israel Dihantam Rudal Iran?
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
Terkini
-
Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Prabowo Minta TNI Bersiap
-
Dapat Undangan Khusus, Prabowo Bertolak ke Mesir Hari Ini Hadiri KTT Perdamaian Gaza
-
Jadwal Ganjil Genap: 26 Ruas Jalan di DKI Jakarta, 14 Titik, Sesi Pagi dan Sore Hari Ini
-
Prabowo Apresiasi Permainan Timnas meski Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
-
DPR Bikin Aplikasi Pantau Reses Anggota, Dasco: Semua Wajib Pakai
-
Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Ke-5 Dunia, Warga Diimbau Wajib Masker
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani