Pemerintahan Dikhawatirkan Tidak Stabil di 2024 Saat Parpol Merapat ke Presiden Terpilih

Suara.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramitha mengkhawatirkan pemerintahan pada 2024 tidak lagi stabil, imbas dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dikatakan Paramitha, sebabnya adalah kehadiran presiden terpilih yang jauh hari sudah dapat diketahui sebelum tanggal pelantikannya pada Oktober 2024. Hal itu bisa terjadi kapan pun tanggal pencoblosan dilakukan, baik Februari sebagaimana usul KPU, atau pada 15 Mei yang merupakan usul pemerintah.

"Misalnya, saya kebayang misalnya Februari itu nanti jadi, atau Mei, menuju nanti dilantik (itu) kemudian Presiden jadi ada dua gitu," kata Paramitha, dalam acara diskusi publik, Minggu (31/10/2021).

Kehadiran presiden terpilih hasil Pemilu atau Pilpres 2024 itulah kemudian yang dikhawatirkan bakal memicu pemerintahan tidak stabil. Karena menurut Paramitha, nantinya partai politik diyakini justru bakal lebih merapat kepada presiden terpilih.

"Nah, kira-kira bagaimana partai politiknya itu, merapatnya kepada presiden terpilih, gitu kan. Ini juga bikin agak-agak chaos gitu takutnya ya. Jadi pemerintahan jadi tidak stabil gitu," ujar Paramitha.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada para penyelenggara Pemilu untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut, termasuk demi mengantisipasi terjadinya pemerintahan yang tidak stabil.

Tanggal Belum Pasti Pancing Spekulasi

Sebelumnya, Dewan Penasihat Pertimbangan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut belum adanya kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berimplikasi memunculkan kontroversi dan spekulasi. Belum lagi pemerintah menyodorkan tanggal penyelenggaraan yang dianggap baru pertama kali terjadi.

"Memang baru pertama kali pemerintah itu menyodorkan tawaran hari pemungutan suara. Itu baru di menjelang 2024 ini. Sebelum-sebelumnya di era reformasi itu tidak pernah terjadi," kata Titi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memprediksi Kemunculan Capres ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid', Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Timsel KPU Dan Bawaslu Diminta Buka Riwayat Hidup Kontestan ke Publik

Titi menjelaskan, hal tersebut bisa menimbulkan implikasi dan memunculkan kontroversi dan spekulasi. Pembahasan penetapan pemilu akhirnya justru akan melebar kemana-mana.

"Implikasinya adalah selain menjadi pertanyaan soal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024, juga dia menghadirkan kontroversi dan spekulasi. Dia melebar ke hal-hal yang tidak perlu, antara lain dikait-kaitkan dengan kepastian penyelenggaraan Pemilu-nya, jadi atau tidak? Lalu soal penundaan Pemilu dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Titi khawatir jika begitu nantinya akan menjadi kontraproduktif. Sejak awal, kata dia, publik sudah berharap mendapatkan kepastian dari pemungutan suara.

"Sebab, 2024 akan menjadi Pemilu paling rumit, paling kompleks, dalam sejarah elektoral Indonesia akibat penyelenggaraan Pileg Pilpres dan Pilkada pada tahun yang sama meskipun hari pemungutan suaranya berbeda bulan," tuturnya.

"Tapi ini adalah agenda elektoral paling besar, paling rumit, paling kompleks, sepanjang sejarah elektoral Indonesia," sambungnya.

Usulan Pemerintah