Suara.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta tim seleksi atau Timsel KPU dan Bawaslu membuka daftar riwayat hidup para kontestan secara terbuka.
Dengan begitu diharapkan publik dapat mengakses untuk mengetahui rekam jejak para kontestan yang nantinya akan menjadi komisioner penyelenggara Pemilu.
"Yang ingin melihat track record-nya, siapa dia dapat diakses. Tentu tidak semua ya seperti NIK," kata Koordinator JPRR Nurlia Dian Paramitha dalam diskusi publik secara daring, Minggu (31/10/2021).
Paramitha mengatakan Timsel juga perlu menjamin kualitas dari para kontestan dengan memberikan tes yang berkualitaas untuk menguji peserta. Misalnya melalui pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kontestan apakah memahami problematika Pemilu 2024 atau tidak.
"Jika perlu ada passing grade yang dibuat Timsel bahwa calon itu memiliki kualitas. Ini penting banget," ujar Paramitha.
Pembukaan kanal laporan mengenai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertes juga harus dilakukan. Sehingg informasi dapat tersebar dengan seluas-luasnya kepada masyarakat.
JPRR memandang bahwa penyelenggara pemilu nantinya harus memiliki pengalaman dan daya tahan yang cukuo. Mengingat ke depan, penyelenggara Pemilu bakal menghadapi tantangan dan intervensi.
"Mempunyai afiliasi dan latar belakang dari ideologi yang cukup kuat. Ini berguna untuk mendukung kerja-kerja ke depan dalam proses kerja manajerial. Jadi jangan sampai sudah diberikan, meskipun dalam prosesnya sebetulnya KPU itu berjenjang ya, tapi kan gak semua orang bisa sesuai harapan, tetap ada riak-riak kecil. Jadi penting saya rasa afiliasi-afiliasi ini," tandasnya.
Baca Juga: Eks Sekretaris KPU Sergai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah
Berita Terkait
-
Eks Sekretaris KPU Sergai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah
-
Soal Dana Cadangan Pilkada, Ini Kata Ketua Pansus DPRD
-
Bawaslu Terpilih Menjadi Presiden Global Network on Electoral Justice Network
-
KPU Gelar Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Sumut
-
2 Anggota Bawaslu Intan Jaya Diduga Masih Aktif Sebagai PNS
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina