Suara.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta tim seleksi atau Timsel KPU dan Bawaslu membuka daftar riwayat hidup para kontestan secara terbuka.
Dengan begitu diharapkan publik dapat mengakses untuk mengetahui rekam jejak para kontestan yang nantinya akan menjadi komisioner penyelenggara Pemilu.
"Yang ingin melihat track record-nya, siapa dia dapat diakses. Tentu tidak semua ya seperti NIK," kata Koordinator JPRR Nurlia Dian Paramitha dalam diskusi publik secara daring, Minggu (31/10/2021).
Paramitha mengatakan Timsel juga perlu menjamin kualitas dari para kontestan dengan memberikan tes yang berkualitaas untuk menguji peserta. Misalnya melalui pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kontestan apakah memahami problematika Pemilu 2024 atau tidak.
"Jika perlu ada passing grade yang dibuat Timsel bahwa calon itu memiliki kualitas. Ini penting banget," ujar Paramitha.
Pembukaan kanal laporan mengenai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertes juga harus dilakukan. Sehingg informasi dapat tersebar dengan seluas-luasnya kepada masyarakat.
JPRR memandang bahwa penyelenggara pemilu nantinya harus memiliki pengalaman dan daya tahan yang cukuo. Mengingat ke depan, penyelenggara Pemilu bakal menghadapi tantangan dan intervensi.
"Mempunyai afiliasi dan latar belakang dari ideologi yang cukup kuat. Ini berguna untuk mendukung kerja-kerja ke depan dalam proses kerja manajerial. Jadi jangan sampai sudah diberikan, meskipun dalam prosesnya sebetulnya KPU itu berjenjang ya, tapi kan gak semua orang bisa sesuai harapan, tetap ada riak-riak kecil. Jadi penting saya rasa afiliasi-afiliasi ini," tandasnya.
Baca Juga: Eks Sekretaris KPU Sergai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah
Berita Terkait
-
Eks Sekretaris KPU Sergai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah
-
Soal Dana Cadangan Pilkada, Ini Kata Ketua Pansus DPRD
-
Bawaslu Terpilih Menjadi Presiden Global Network on Electoral Justice Network
-
KPU Gelar Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Sumut
-
2 Anggota Bawaslu Intan Jaya Diduga Masih Aktif Sebagai PNS
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat