Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pecahnya konflik senjata antara pasukan TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Intan Jaya, merupakan dampak dari konsistensi pemerintah yang menggunakan pendekatan militer untuk meredam konflik di Papua.
“Kami sebenarnya melihat ini merupakan implikasi negara yang tetap konsisten memilih pendekatan sekuritisasi dan militerisasi dalam menyelesaikan konflik di Papua,” kata Peneliti KontraS, Rozy Brilian saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Dia mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih masif mengirimkan kekuatan militer dalam skala besar ke Papua.
“Akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan status yang jelas, apakah masih tertib sipil, darurat sipil, ataupun darurat militer,” jelas Rozy.
Rozy mengungkapkan sejak awal, KontraS telah mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis dan dialogis untuk meredam konflik di sana.
“Pendekatan (militer) selama ini nyatanya tidak berhasil menyelesaikan masalah, dan justru memperparah situasi,” ujar Rozy.
“Saat ini dapat kami lihat selain banyak warga menjadi sasaran tembak. Ribuan masyarakat juga terpaksa mengungsi. Negara gagal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua,” sambungnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan KontraS selama periode 2021 telah terjadi 35 peristiwa kekerasan yang menempatkan warga sipil menjadi korban.
Tindakan itu meliputi penembakan, perusakan fasilitas, pembakaran rumah warga, penganiayaan, dan salah tangkap.
Baca Juga: Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
Akibat peristiwa tersebut berimplikasi pada kerugian, utamanya terhadap warga sipil sehingga mereka harus mengungsi dari tempat tinggalnya.
Selain itu, Kontras mencatat bahwa konflik yang berlanjut pada tahun 2021 telah menimbulkan 25 orang luka, 14 orang tewas, dan 106 ditangkap.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
-
TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 17 Aparat TNI-Polri, Kapendam Cenderawasih: Tidak Benar!
-
Perang Aparat Vs OPM Bikin Rakyat Papua Ketakutan, Puluhan Pastor Serukan Gencatan Senjata
-
Makin Panas! TPNPB-OPM Tembak Mati 2 TNI dan Sandera Pejabat Pemerintah di Intan Jaya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme