Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pecahnya konflik senjata antara pasukan TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Intan Jaya, merupakan dampak dari konsistensi pemerintah yang menggunakan pendekatan militer untuk meredam konflik di Papua.
“Kami sebenarnya melihat ini merupakan implikasi negara yang tetap konsisten memilih pendekatan sekuritisasi dan militerisasi dalam menyelesaikan konflik di Papua,” kata Peneliti KontraS, Rozy Brilian saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Dia mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih masif mengirimkan kekuatan militer dalam skala besar ke Papua.
“Akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan status yang jelas, apakah masih tertib sipil, darurat sipil, ataupun darurat militer,” jelas Rozy.
Rozy mengungkapkan sejak awal, KontraS telah mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis dan dialogis untuk meredam konflik di sana.
“Pendekatan (militer) selama ini nyatanya tidak berhasil menyelesaikan masalah, dan justru memperparah situasi,” ujar Rozy.
“Saat ini dapat kami lihat selain banyak warga menjadi sasaran tembak. Ribuan masyarakat juga terpaksa mengungsi. Negara gagal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua,” sambungnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan KontraS selama periode 2021 telah terjadi 35 peristiwa kekerasan yang menempatkan warga sipil menjadi korban.
Tindakan itu meliputi penembakan, perusakan fasilitas, pembakaran rumah warga, penganiayaan, dan salah tangkap.
Baca Juga: Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
Akibat peristiwa tersebut berimplikasi pada kerugian, utamanya terhadap warga sipil sehingga mereka harus mengungsi dari tempat tinggalnya.
Selain itu, Kontras mencatat bahwa konflik yang berlanjut pada tahun 2021 telah menimbulkan 25 orang luka, 14 orang tewas, dan 106 ditangkap.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
-
TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 17 Aparat TNI-Polri, Kapendam Cenderawasih: Tidak Benar!
-
Perang Aparat Vs OPM Bikin Rakyat Papua Ketakutan, Puluhan Pastor Serukan Gencatan Senjata
-
Makin Panas! TPNPB-OPM Tembak Mati 2 TNI dan Sandera Pejabat Pemerintah di Intan Jaya
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta, Bagaimana Pemprov DKI Pastikan Dagingnya Aman?
-
Usut Suap Bea Cukai, KPK Bedah Misteri Kontainer yang Mengendap 30 Hari di Tanjung Emas
-
Kabar Gembira! 93 Sekolah Rakyat Rampung Juni, Gus Ipul Siapkan Lowongan bagi 8.000 Tenaga Pendidik
-
Tepis Isu Pesanan, Dasco Tegaskan Revisi UU Polri Bukan Demi Jabatan Kapolri
-
Konflik Papua Tak Kunjung Usai, Komnas HAM Desak Tiga Pihak Ini Segera Duduk Bersama
-
Jerit Keadilan Keluarga M Berlian di DPR: Vonis Seumur Hidup Cuma Modal Lie Detector!
-
Kronologi Lengkap Oknum Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Demi 'Travel Grant'
-
Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal
-
Pramono Wukuf di Arafah, Wagub Rano Karno Pimpin Jakarta Rayakan Idul Adha
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu