Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pecahnya konflik senjata antara pasukan TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Intan Jaya, merupakan dampak dari konsistensi pemerintah yang menggunakan pendekatan militer untuk meredam konflik di Papua.
“Kami sebenarnya melihat ini merupakan implikasi negara yang tetap konsisten memilih pendekatan sekuritisasi dan militerisasi dalam menyelesaikan konflik di Papua,” kata Peneliti KontraS, Rozy Brilian saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Dia mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih masif mengirimkan kekuatan militer dalam skala besar ke Papua.
“Akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan status yang jelas, apakah masih tertib sipil, darurat sipil, ataupun darurat militer,” jelas Rozy.
Rozy mengungkapkan sejak awal, KontraS telah mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis dan dialogis untuk meredam konflik di sana.
“Pendekatan (militer) selama ini nyatanya tidak berhasil menyelesaikan masalah, dan justru memperparah situasi,” ujar Rozy.
“Saat ini dapat kami lihat selain banyak warga menjadi sasaran tembak. Ribuan masyarakat juga terpaksa mengungsi. Negara gagal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua,” sambungnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan KontraS selama periode 2021 telah terjadi 35 peristiwa kekerasan yang menempatkan warga sipil menjadi korban.
Tindakan itu meliputi penembakan, perusakan fasilitas, pembakaran rumah warga, penganiayaan, dan salah tangkap.
Baca Juga: Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
Akibat peristiwa tersebut berimplikasi pada kerugian, utamanya terhadap warga sipil sehingga mereka harus mengungsi dari tempat tinggalnya.
Selain itu, Kontras mencatat bahwa konflik yang berlanjut pada tahun 2021 telah menimbulkan 25 orang luka, 14 orang tewas, dan 106 ditangkap.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah TPNPB-OPM Soal 17 Aparat Tewas, Polda Papua Pastikan Seluruh Anggota Selamat
-
TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 17 Aparat TNI-Polri, Kapendam Cenderawasih: Tidak Benar!
-
Perang Aparat Vs OPM Bikin Rakyat Papua Ketakutan, Puluhan Pastor Serukan Gencatan Senjata
-
Makin Panas! TPNPB-OPM Tembak Mati 2 TNI dan Sandera Pejabat Pemerintah di Intan Jaya
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Induk Kramat Jati Berhasil Dibersihkan
-
Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tiba di Gedung KPK Pagi Ini
-
Ada Lebaran Betawi, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng
-
OTT KPK di Tulungagung: Selain Bupati Gatut Sunu Wibowo, 15 Orang Juga Diamankan
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL