- Pengamat politik Yusak Farchan menilai tuduhan diktator tidak tepat karena Presiden Prabowo masih terbuka terhadap kritik.
- Yusak menyatakan otoritarianisme sulit terjadi di era informasi karena ruang kritik media sosial masih terbuka lebar.
- Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan diktator dengan menyatakan bahwa kritik penting untuk mengoreksi dan mengamankan kebijakan.
Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan menilai tuduhan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin menjadi diktator tidak tepat. Ia menyebut salah satu alasannya karena Prabowo masih menerima kritik.
"Sejauh ini, Presiden Prabowo masih terbuka terhadap kritik. Jadi kalau disebut diktator saya kira tidak," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (8/1/2026).
Yusak mengatakan, otoritarianisme terjadi jika negara mengontrol penuh alokasi sumber daya strategis dan menutup ruang-ruang kritik.
Ia lantas menyoroti masih adanya kebebasan berpendapat dan penyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Sedangkan mengenai rentetan teror kepada pemengaruh atau influencer usai melempar kritik, ia menegaskan hak tersebut belum tentu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.
"Kalau komika Panji masih bisa bebas menyampaikan kritiknya, artinya demokrasi masih hidup. Soal ada influencer atau tokoh yang mendapat teror, kan belum tentu pemerintah pelakunya," ujar Yusak.
Ia menyoroti pernyataan Prabowo yang mengatakan tidak ragu untuk mengoreksi diri dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diambil. Pernyataan Prabowo tersebut sebagai tanggapan ia terhadap kritik.
Tidak Mudah Hidupkan Otoritarianisme
Yusak pesimis otoritarianisme dapat dihidupkan di zaman yang sudah pesat dalam perkembamgan informasi. Apalagi saat ini masyarakat bermain media sosial.
Baca Juga: Prabowo Mau Jadi Diktator? Ini Beda Pemimpin Kuat, Otoriter dan Diktator Sejati
"Saya kira tidak mudah menghidupkan otoritarianisme dalam era informasi saat ini. Di ruang-ruang virtual, nitizen juga tidak semudah itu dikendalikan karena keberadaan sosmed memungkinkan orang untuk melakukan kritik," kata Yusak.
Yusak mengatakan semakin masyarakat sipil dilemahkan maka semakin kuat entitas sipil untuk berkonsolidasi.
"Saya kira ini hikmah dari jalan panjang demokrasi yang sudah kita lalui sejak Reformasi 1998. Artinya, jalan menuju kepemimpinan diktator, tidak semudah itu terjadi karena pilar-pilar demokrasi yang ada masih bekerja," kata Yusak.
Ia berujar jalan menuju otoritarianisme dapat terbuka lebar ketika kanal-kanal informasi ditutup rapat dan supremasi sipil dilemahkan.
"Nah sejauh ini masyarakat sipil masih bisa menyuarakan aspirasinya. Cabang-cabang kekuasaan seperti Yudikatif (MK) masih bekerja tanpa kooptasi dari kekuasaan eksekutif," kata ayusak.
"Tentu PR kita adalah terus mengingatkan pemerintah agar jalan liku demokrasi yang sudah kita tempuh tidak mundur ke belakang," sambungnya.
Dituduh Mau Jadi Diktator
Presiden Prabowo Subianto menyadari segala tudingan yang dialamatkan kepada dia. Temasuk salah satunya tuduhan bahwa dirinya ingin menjadi diktator.
"Saya dituduh mau jadi diktator, saya dituduh mau berkuasa, saya dituduh mau kudeta," kata Prabowo Subianto saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Menanggapi tuduhan tersebut, Prabowo membantah. Ia menegaskan sudah disumpah sejak muda saat menjadi prajurit TNI.
"Tetapi saya sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit adalah prajurit dari Tentara Nasional Indonesia, TNI adalah tentara rakyat, TNI lahir dari rakyat," kata Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan dirinya tidak masalah terhadap kritik atas kepemimpinannya. Ia justru memandang positif terhadap segala bentuk kritik.
Menurutnya keberadaan kritik sangat penting sebagai pengingat dan pengaman dari hal-hal yang tidak seharusnta dilakukan.
"Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan, iya kan?" kata Prabowo dalam pidatonya di Perayaan Natal Nasional di Tennis Indoor Senayan, Senin (5/1/2026).
Prabowo mencontohlan bentuk koreksi sederhana. Semisal ia lupa memasang lancing, kemudian diingatkan oleh anak buah. Meski melakukan koreksi, Prabowo memahami hal tersebut dilakukan demi mengamankan ia agar tidak tampil dengan kancing yang tidak terpasang.
"Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya, cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya, dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan, iya kan?" kata Prabowo.
Prabowo kembali bercerita saat dirinya masih aktif sebagai tentara. Pernah suatu ketika, Prabowo lupa mengenakan tanda pangkat lantaran sedang terburu-buru dan sibuk.
"Lari anak buah saya, 'Pak, Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap'. Oh iya. Jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan," kata Prabowo
Prabowo justru menyampaikan terima kasih kepada para pengkritik. Ia mencontohkan satu hal yang ia lakukan koreksi usai dikritik soal gaya kepemimpinannya yang militerisme.
"Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak, 'Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme'. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter," kata Prabowo.
"Jadi saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus walaupun ada kelompok nyinyir, iya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja," sambung Prabowo
Berita Terkait
-
Prabowo Mau Jadi Diktator? Ini Beda Pemimpin Kuat, Otoriter dan Diktator Sejati
-
Prabowo: Saya Dituduh Mau Jadi Diktator
-
Cuma di Indonesia Diktator Seperti Soeharto Jadi Pahlawan, Akademisi: Penghinaan terhadap Akal Sehat
-
Babak Baru Politik Usai Terbit Abolisi dan Amnesti : Prabowo Rangkul Oposisi, Nasib Jokowi?
-
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berpotensi Ciptakan Ketidakadilan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!