Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku baru mendengar, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminjam uang kepada Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E senilai Rp 180 miliar.
Karena itu, dia akan mengecek perihal peminjaman uang untuk Formula E ke Bank DKI.
"Nanti saya cek, saya baru dengar. Apa betul Pemprov ada pinjam ke Bank DKI," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Pernyataan Riza merespon Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menyoroti kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait utang untuk membayar commitment fee Formula E pada tahun 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar.
Riza menuturkan, semua uang pemprov, termasuk APBD tersimpan di Bank DKI.
"Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda di DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun ya kita kan adanya di Bank DKI ditaruh disimpan di Bank DKI. Semua APBD kita simpan di rekening Bank DKI. Jadi semuanya pasti melalui Bank DKI," tuturnya.
Terkait penyelenggaraan Formula E, Riza mengatakan, hal tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan. Bahkan, kata dia, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak ada kerugian negara untuk penyelenggaraan Formula E.
"Seperti yang sudah sering disampaikan semuanya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan dan juga sudah diperiksa oleh BPK. Alhamdulilah tidak ada temuan sejauh ini," kata Riza.
Pemprov DKI, kata Riza, menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia menegaskan, jajaran di Pemprov DKI melaksanakan aturan dan ketentuan yang ada.
Baca Juga: Wagub Riza Bantah Lebih Urus Formula E Ketimbang Banjir: Program Kami Banyak Sekali
"Namun kami menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Kita saling menghormati menghargai yang penting semua jajaran yang ditugaskan yaitu Jakpro dan Dispora melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ucap Riza.
Ketika ditanya soal pernyataan PSI yang menilai DKI lebih memprioritaskan Formula E dibandingkan anggaran pembebasan lahan, Riza menjawab diplomatis.
Riza menyebut bahwa semua program-program di Pemprov DKI diprioritaskan dan dibahas bersama dengan DPRD.
"Semua program-program di Pemprov ini banyak sekali mulai dari pendidikan kesehatan sosial keagamaan infrastruktur banjir kegiatan pariwisata tidak terkecuali. Semuanya kita prioritaskan dan semua program ini didiskusikan dibahas bersama dengan teman-teman DPRD," ucap dia.
Sehingga kata Riza jika semua program sudah diputuskan bersama, menjadi keputusan bersama.
"Jadi kalau sudah diputuskan bersama itu sudah menjadi keputusan bersama yang dibahas dipertimbangkan dan memperhatikan semua aspek termasuk aspek legalitas," katanya.
Berita Terkait
-
Wagub Riza Bantah Lebih Urus Formula E Ketimbang Banjir: Program Kami Banyak Sekali
-
Soal Banjir Rob di Jakarta Utara, Wagub DKI Minta Warga Sabar
-
PSI: Anies Bela-belain Ngutang untuk Formula E, Tapi Batalkan Anggaran Normalisasi Sungai
-
KPK Selidiki Formula E, Kenneth PDIP: Makin Menguatkan Ada Indikasi Korupsi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial