"Saudara dan saudari pemerintah Etiopia, yang dipimpin oleh saudara saya yang terkasih, Abiy Ahmed, serta saudara dan saudari yang merupakan kepemimpinan yang memerangi pemerintah harus menemukan alasan untuk segera menghentikan konflik dan berbicara," demikian kata Presiden Kenyatta dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (03/11) pekan lalu.
Kesepakatan damai Sudan Selatan terancam
Konflik di Etiopia tampaknya secara tidak langsung telah melemahkan pelaksanaan kesepakatan damai di negara tetangga, Sudan Selatan.
Etiopia, dalam beberapa tahun terakhir, telah memainkan peran mediasi antara faksi-faksi saingan Presiden Salva Kiir dan mantan pemimpin oposisi Riek Machar.
Dua kesepakatan perdamaian utama Sudan Selatan, yang ditandatangani pada tahun 2015 dan 2018, keduanya dinegosiasikan di Etiopia.
Selain itu, masyarakat internasional mengalihkan lebih banyak waktu dan energi untuk Etiopia, kata analis politik Boboya James dari Institut Kebijakan dan Penelitian Sosial yang berbasis di Juba, Sudan Selatan.
"Biasanya masyarakat internasional mendesak pemerintah Sudan Selatan untuk sepenuhnya menerapkan perjanjian damai, tetapi sekarang tampaknya perhatian mereka telah dialihkan untuk menyelesaikan konflik di Etiopia," kata James kepada DW.
"Anda dapat melihat Amerika sekarang menghabiskan banyak waktu untuk meminta dua faksi di Etiopia untuk berdialog dan mewujudkan perdamaian," lanjutnya.
James khawatir bahwa proses perdamaian Sudan Selatan bisa menjadi lebih sulit dipahami saat perang Etiopia semakin berlarut-larut.
Baca Juga: Pasukan Tigray Kuasai Wilayah, Pemerintah Ethiopia Serukan Rakyat Angkat Senjata
Ketidakpastian untuk masyarakat Sudan Selatan di Etiopia Ratusan ribu orang yang melarikan diri dari perang Sudan Selatan telah mengungsi ke wilayah Gambela di Etiopia di perbatasan barat Sudan dengan Etiopia.
Penduduk lokal yang tinggal di kedua sisi perbatasan memiliki afinitas budaya yang besar dan ada arus barang yang cepat melintasi perbatasan di sana, terutama dari Etiopia ke Sudan Selatan.
"Mayoritas orang Sudan Selatan di perbatasan mendapatkan makanan dari Etiopia," kata James.
Jadi jika perang Etiopia berlanjut, "itu pasti akan membawa destabilisasi ekonomi ke perbatasan antara Sudan Selatan dan Etiopia," katanya.
Upaya diplomatik
Presiden Uganda Yoweri Museveni mengadakan pertemuan puncak luar biasa dari Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan, yang dikenal sebagai IGAD, di Kampala pada 16 November mendatang.
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi